Pilgub Sumsel 2018

Datangi Bawaslu Sumsel, Dodi- Giri Kembali Minta PSU

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan wakil Gubernut Sumsel nomor urut 4, Dodi Reza Alex - Giri Ramanda belum menyerah

Datangi Bawaslu Sumsel, Dodi- Giri Kembali Minta PSU
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Tim kuasa Hukum Dodi- Giri, Mualimin selepas melapor ke Bawaslu Sumsel 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan wakil Gubernut Sumsel nomor urut 4, Dodi Reza Alex - Giri Ramanda belum menyerah, kali ini padangan yang diusung Golkar, PDI Perjuangan dan PKB ini, menempuh upaya sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebagai termohon, Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi - Giri, Selasa (10/7/2018) malam, menyerahkan permohonan sengketa tersebut ke Kantor Bawaslu Sumsel, dengan KPU Sumsel sebagai termohon.

Tujuh orang tim kuasa hukum yang menyerahkan permohonan sengketa ke Bawaslu Sumsel tersebut, diterima bagian pengaduan sekretariat Bawaslu Sumsel.

Menurut salah satu Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi - Giri, Mualimin, pihaknya menempuh upaya sengketa pemilihan ke Bawaslu, sebagai jalan untuk memeriksa ketidakjelasan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kemudian pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Palembang dan Muaraenim, yang mencuat saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada 8 Juli 2018 lalu.

"Dimana pihak KPU Sumsel tidak memberikan penjelasan, sehingga ketidakjelasan inilah yang kami jadikan objek sengketa. Terkait salinan DPT, faktanya memang tidak diberikan kepada saksi. Bahkan pengawas lapangan juga tidak menerima saat hari pencoblosan, padahal ini wajib menurut hukum," katanya.

Mualimin menerangkan, dengan tidak diterimanya salinan tersebut, jelas sulit bagi saksi untuk memastikan pemilih yang hadir di TPS, benar atau tidak terdaftar. Tugas ini juga dibebankan kepada petugas KPPS, yang tujuannya agar tidak muncul kejadian pemilih mencoblos lebih dari sekali, atau jangan sampai yang tidak berhak lolos masuk ke bilik suara.

"Kalau sudah begini ya semua pihak merugi dan demokrasi tercoreng. Kemudian PPK dan PPS di kota Palembang dan Muaraenim, dalam keputusan penetapannya hanya bertugas untuk pemilihan Walikota/bupati, lantas siapa yg bertanggungjawab untuk pilgub?," terangnya.

Terhadap dua masalah itu, urainya, maka Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi - Giri, mengajukan sengketa pemilihan dengan menarik KPU Sumsel sebagai termohon yang bertanggung jawab atas Pilgub Sumsel ini.

"Kita minta Bawaslu Sumsel yang berwenang mengadili untuk menyatakan pemungutan dan penghitungan suara Pilgub di Palembang dan Muaraenim cacat dan batal demi hukum. Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang di dua daerah ini," tukasnya, seraya menandaskan dengan total pemilih mencapai 1,5 juta di dua daerah ini tentu berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara paslon.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Muhamad Edward
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help