Berita Palembang

Daftar Jadi Caleg,Kepala Daerah Wajib Lakukan Hal Ini

Kepala daerah yang masih menjabat, baik Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota

Daftar Jadi Caleg,Kepala Daerah Wajib Lakukan Hal Ini
Tribunsumsel.com/Arief Basuki Rohekan
Komisioner KPU Sumsel divisi Teknis Liza Lizuarni 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG-Kepala daerah yang masih menjabat, baik Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, dilarang menjadi calon anggota legislatif (caleg). Terkecuali jika Kepala daerah tersebut telah menyatakan mundur dari jabatannya saat didaftarkan oleh partainya sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Hal itu disampaikan komisioner KPU Sumsel divisi Teknis Liza Lizuarni, terkait syarat- syarat pendaftaran bagi anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/ kota sesuai Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018.

"Kepala daerah itu dilarang menjadi caleg, kecuali mundur dulu dari jabatannya saat pencalegan. Jadi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak bisa dicabut kembali. Surat itu sudah harus diajukan sejak jadi Bacaleg. Tidak harus menunggu ditetapkan dalam Daftar Caleg Sementara (DCS)," kata Liza.

Ketika disinggung terkait pencalonan Gubernur Sumsel Alex Noerdin sebagai caleg Golkar, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Ishak Mekki sebagai caleg Partai Demokrat dan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai caleg Gerindra untuk DPR RI, menurutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pasti akan mencoretnya di Daftar Caleg Tetap (DCT), jika mereka tidak mundur.

"Sesuai PKPU nomor 20/2018 kepala daerah yang nyaleg wajib mundur, dan SK pemberhentian H-1 sebelum penetapan DCT kita terima, kalau lewat itu pencalegannya dibatalkan," tandasnya.

Diungkapkan Liza, penetapan DCT untuk DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/ kota akan ditetapkan pada 20 September 2018 mendatang, sementara masa jabatan Alex Noerdin dan Ishak Mekki akan berakhir pada November 2018, dan Saifudin Aswari berakhir pada Desember 2018.

"Jadi saat penyerahan DCS, Kepala daerah harus terlebih dahulu membuat surat pernyataan pengunduran diri. Surat itu wajib diserahkan parpol kepada KPU paling lambat pada akhir masa perbaikan berkas administrasi bacaleg," jelasnya.

Dia menambahkan, kalau ada gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, dan bupati atau wakil bupati yang didaftarkan sebagai bacaleg oleh parpol kepada KPU, tapi belum menyatakan berhenti dari jabatannya, maka KPU akan mencoretnya.

"Kita akan verifikasi semua berkas yang diserahkan ke kita, kalau mendaftar kita akan cek sudah ada belum surat pengunduran dirinya. Tetapi karena untuk DPR RI ranahnya KPU RI," tutur Liza.

Sementara dimasa pendaftaran anggota DPRD Sumsel untuk periode 2019-2024, pihaknya hingga hari keenam sejak dibuka 4 Juli lalu, sampai saat ini belum ada satupun parpol yang menyerahkan daftar bacalegnya. Sedangkan untuk DPD RI pada hari pertama sudah ada beberapa nama yang mendaftar.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Mochamad Krisnariansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help