Berita Prabumulih

Warga Prabumulih Keluhkan Penerimaan Siswa Sistem Zona, Ramai-ramai Titip Anak ke KK Kerabat

Adanya penerimaan peserta didik baru yang mengacu pada zonasi sesuai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor

Warga Prabumulih Keluhkan Penerimaan Siswa Sistem Zona,  Ramai-ramai Titip Anak ke KK Kerabat
tribunsumsel.com/Sri Hidayatun
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Adanya penerimaan peserta didik baru yang mengacu pada zonasi sesuai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 14 Tahun 2018, banyak dikeluhkan wali murid di kota Prabumulih.

Warga menilai pengaturan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah berdasarkan sistem zona tersebut tidak layak dan belum tepat diterapkan di daerah-daerah.

Hal itu lantaran jarak dan kualitas sekolah yang belum sama seperti di kota-kota besar.

"Kami tinggal di Kelurahan Mangga Besar yang tidak jauh dari SMA Negeri 1 Kota Prabumulih, tapi anak kami tidak bisa masuk sekolah itu karena selain sistem zona diterapkan saat ini anak kami hanya boleh masuk SMA 7 sementara jarak sangat jauh sekali," ungkap Ani, satu diantara orang tua murid ketika diwawancarai, Selasa (3/7/2018).

Menurut Ani, sistem zona ini selain merepotkan para wali murid juga membuat banyak wali murid harus mencari akal dengan menitipkan anak di keluarga yang masuk dengan zona sekolah yang dituju.

"Terpaksa harus pindah menitipkan anak ke kartu keluarga kerabat, kalau tidak maka tidak bisa karena zona daerah tidak masuk dan rayon juga tidak masuk," katanya.

Hal yang sama disampaikan Pian, warga Prabumulih lainnya ketika dibincangi.

Menurut Pian, saat ini untuk memasukkan anak ke sekolah tidak segampang tahun sebelumnya dimana anak bisa masuk dengan mengikuti tes terlebih dahulu namun sekarang berdasarkan zona.

"Dari pada pening lemak nitipkan anak ke kartu keluarga adek, pacak masuk sekolah. Kalau nak nurut rayon zona jauh, saro kito bayar ojek tiap hari untuk anak sekolah," keluhnya seraya berharap pemerintah memberlakukan sistem atau metode lama.

Menanggapi itu Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengatakan, untuk pemberlakuan zona sekolah-sekolah memang ketentuan menteri pendidikan dan tentu harus diikuti.

Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE
Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE (TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON)

"Tentu harus mengikuti ketentuan itu akan tetapi kendala sekarang, sekolah telah menentukan rayon itu bagus namun perlu diperbaiki mengenai zona atau domisili, ini masih rancu," ujarnya.

Palo menuturkan, rancu dalam penerapan edaran tersebut karena disisi lain dalam penerapan zona domisili ini sedikit merugikan warga dan perlu dilakukan perbaikan.

"Keluhan banyak dari wali murid, ini perlu diperkaiki dan sebagusnya dalam penerimaan itu cukup ditentukan dengan razon tapi tidak dengan domisili karena masyarakat banyak menitipkan anak ke kartu keluarga (KK) kerabat yang tinggal dekat dengan sekolah yang akan dituju padahal itu akan membuat data kependudukan menjadi kacau," bebernya.

PJ Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi ketika diwawancarai mengatakan jelasnya program tersebut berlaku nasional dan harus dijalankan.

"Jelasnya kita jalankan dulu kebijakan tersebut karena berlaku nasional bukan hanya di Prabumulih tapi di seluruh kota-kota besar juga memnerlakukan itu," ujarnya.

Richard mengatakan, program tersebut tentunya memiliki tujuan baik dimana diantaranya untuk menyetarakan dan membagi kualitas murid dan jumlah ke seluruh sekolah yang ada sehingga tidak menumpuk di satu sekolah saja.

"Ini sangat diinginkan sehingga tidak ada penumpukan murid pintar hanya di satu sekolah saja tapi menyebar."

"Upaya kita selaku pemerintah  tentu pendidikan menjadi skala prioritas utama dimana fasilitas harus melengkapi dan harus menjadi perhatian di sekolah karena jika merata maka wali murid akan percaya memasukkan anak ke sekolah itu," katanya.

Seperti diketahui penerimaan siswa baru tahun ini mengacu ke Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dimana salah satu isinya mengatur tentang sistem zonasi kalau pemerintah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru.(eds)

Penulis: Edison
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help