Berita Prabumulih

Banyak Keluhan Kualitas Bangunan Buruk, DPRD Prabumulih Minta Terapkan Standarisasi Proyek

Banyaknya keluhan masyarakat akan standar pembangunan dilakukan di kota Prabumulih menjadi perhatian sejumlah fraksi di Dewan Perwakil

Banyak Keluhan Kualitas Bangunan Buruk, DPRD Prabumulih Minta Terapkan Standarisasi Proyek
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Seorang anggota fraksi ketika menyerahkan pandangan umum fraksi terhadap LPJ APBD kota Prabumulih 2017 ke ketua DPRD Kota Prabumulih 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Banyaknya keluhan masyarakat akan standar pembangunan dilakukan di kota Prabumulih menjadi perhatian sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih.

Sejumlah fraksi meminta pemerintah perlu menyiapkan standarisasi dalam setiap pengerjaan proyek fisik sehingga bangunan sesuai dengan diinginkan dan bertahan lama.

"Perlu adanya standarisasi diterapkan pemerintah dalam pembangunan proyek fisik sehingga kualitas terjamin dan bangunan bertahan lama," ungkap Beni SH ketika membacakan pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) APBD kota Prabumulih tahun anggaran 2017 dalam paripurna DPRD Prabumulih, Selasa (3/7/2018).

Hal yang sama disampaikan anggota dewan lainnya yang mengatakan, banyak warga mengeluh karena sejumlah bangunan yang baru di bangun di Prabumulih memiliki kualitas tidak baik.

"Baik dalam reses kami lakukan maupun laporan masuk banyak warga menyampaikan keluhan proyek pembangunan tidak baik dan mudah rusak, tentu ini menjadi perhatian serta harus menjadi pembenahan pemerintah kedepan," ungkap anggota dewan lainnya.

Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi ketika diwawancarai menanggapi pandangan fraksi tersebut mengaku menyambut baik usulan dan akan menjadi perhatian pemerintah kedepan.

"Usulan tersebut tentu akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti karena antara pemerintah dan dewan memiliki sudut pandang yang sama, dimana membentuk standarisasi dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan di Prabumulih sehingga kedepan tidak mubazir," katanya.

Richard mengatakan, untuk standarisasi pembangunan sendiri pemerintah paling tidak harus bercermin dengan perusahaan-perusahan besar untuk melihat bagaimana membangun dengan tidak mengurangi hal-hal yang berdampak negatif terhadap bangunan tersebut.

"Bisa jadi kita akan bekerjasama dengan perusahaan seperti pertamina maupun lainnya," lanjutnya.

Sementara Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengungkapkan, terkait standarisasi proyek pembangunan memang ada usulan dari fraksi Demokrat dan fraksi Hanura itu diharapkan agar ada peningkatan pengawasan sehingga apa yang dibangun bertahan lama serta tidak mubazir.

"Apa yang disampaikan fraksi itu merupakan keluhan warga yang disampaikan ketika reses, kita menyambut baik jawaban walikota yang sepakat membahas persoalan standirisasi itu."

"Harapan kita kedepan kualitas pembangunan akan baik sehingga bertahan lama," ujarnya.

Ditanya apakah akan menggandeng ahli dari luar untuk standarisasi proyek pembangunan itu, Palo mengaku pemerintahbtidak perlu menggandeng ahli dari luar karena sudah memiliki staf ahli dengan kualifikasi yang baik.

"Tentu kita memiliki sumber daya manusia yang baik, tidak perlu menggandeng dari luar," katanya seraya dalam pembahasan raperda LPJ pihaknya berharap walikota agar menginstruksikan ke OPD agar tidak berwakil dalam pembahasan ini sehingga segera selesai. (eds)

Penulis: Edison
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help