Pilkada Serentak, Hukum dan Pembelajaran Politik

Harapan besar pada Pilkada serentak tahun 2018 ini yaitu akan terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan berkomitmen

Pilkada Serentak, Hukum dan Pembelajaran Politik
IST
Pilkada Serentak 

Oleh : Dr. Samuel M. P. Hutabarat, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Politikus Pernah Domisili di Palembang

E-mail : Samuelhut@yahoo.com

Dr Samuel M P Hutabarat SH MHum
Dr Samuel M P Hutabarat SH MHum (ISTIMEWA)

KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah menetapkan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 yaitu pada hari ini, Rabu tanggal 27 Juni 2018. Kali ini gelaran Pilkada serentak berlangsung pada 171 daerah. Adapun daerah yang mengikuti Pilkada tahun 2018, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Harapan besar pada Pilkada serentak tahun 2018 ini yaitu akan terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan berkomitmen melalui program-program yang ditawarkan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila.

Di sisi lain Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan secara langsung ini juga merupakan sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Peran serta rakyat dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 secara damai dan tertib ini merupakan salah satu indikator dari kedewasaan rakyat Indonesia dalam menjalani proses demokrasi.

Peran serta rakyat secara aktif dapat dilihat dari tingginya penggunaan hak pilih oleh rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan di daerahnya. Semakin tinggi peran serta rakyat dari suatu daerah dalam pilkada serentak ini, maka dapat diasumsikan semakin besar juga kesadaran politik dan tingkat kepedulian rakyat untuk masa depan daerahnya.

Demikian juga sebaliknya, jika yang terjadi adalah penggunan hak pilih yang rendah atau tingginya angka rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput), maka dapat dikatakan bahwa kepedulian dan kesadaran politik suatu daerah itu relatif rendah. Untuk itu Parpol, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat perlu mendorong dan sosialisasi akan pentingnya peran serta aktif rakyat dalam menggunakan hak pilihnya serta tidak untuk memilih sikap tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Rakyat dalam menggunakan hak pilih tersebut juga harus didasari oleh pertimbangan rasional akan kemampuan, komitmen dan program-program kerja yang ditawarkan serta kredibilitas dari para calon pemimpin daerah tersebut, bukan berdasarkan pada pertimbangan latar belakang primordial atau identitas tertentu, sebab sebagai kepala daerah mempunyai tugas untuk melayani semua kelompok rakyat bukan pada kepentingan agama atau etnis tertentu.

Hukum dan Politik
Dinamika politik nasional ikut menghangat dengan terjadinya persaingan dari partai politik untuk menempatkan pasangan calon (paslon) yang diusung oleh masing-masing partai. Publik ataupun rakyat kembali diuji untuk memilih kepala daerah yang dapat memberikan harapan perubahan dan kemajuan serta kesejahteraan bagi daerahnya maupun bagi rakyat.

Demikian juga dalam proses pelaksanaan Pilkada itu sendiri, masyarakat, partai politik ataupun para paslon serta pemerintah juga diuji, untuk dapat melaksanakan pilkada serentak secara langsung dan berkompetisi secara bertanggung jawab, damai serta taat hukum.

Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat tentunya mempunyai dasar hukum yang dipakai sebagai acuan, sebab sebagai suatu kegiatan politik, Pilkada serentak haruslah diberi landasan aturan main yang jelas dan tegas, sehingga kegiatan politik itu dapat berjalan secara manusiawi. Aturan main itu berupa hukum yang bertugas untuk menciptakan penyelenggaraan politik itu menjadi manusiawi.

Keperkasaan hukum dalam menjaga kegiatan Pilkada (politik) dapat memberikan jaminan akan pelaksanaan pilkada yang damai dan tertib, sekalipun kondisi politik secara nasional mengalami peningkatan. Prilaku rakyat, partai politik dan paslon serta pemerintah yang mengesampingkan keperkasaan hukum akan menimbulkan suatu keadaan darurat yang akan merugikan seluruh pihak, bahkan potensi konflik diantara anak bangsa.

Hal ini persis seperti yang disampaikan oleh Giogio Agamben (Italia, 1942) dalam karyanya buku Homo sacer. Il potere sovrano e la nudavita (Manusia yang kudus, kekuasaan berdaulat dan hidup yang telanjang). Pada buku itu memperlihatkan betapa kekuasaan yang menjadi andalan utama dari politik justru meletakkan kelompok-kelompok manusia tertentu menjadi di luar hukum, sehingga tidak ada lagi hubungan kesalehan diantara sesama manusia.

Beberapa aturan hukum mendasar yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan secara langsung diantaranya dapat dicermati pada Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah memberikan landasan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan secara langsung. Ketentuan dari UUD RI tahun 1945 tersebut diturunkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Demikian juga dalam bentuk aturan-aturan yang mengatur hal-hal teknis, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan beberapa atauran yang dapat dicermati dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sampai dengan PKPU No. 5 tahun 2017.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara langsung sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap pihak yang terkait untuk dapat mentaati dan melaksanakan aturan main tersebut, sehingga keperkasaan hukum itu tetap akan terjaga dan Pilkada dapat berjalan dengan damai serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang terbaik. (*)

Editor: Lisma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help