Berita Prabumulih

Dana Diajukan Tak Kunjung Cair, Sosialisasi Kampanye Pilkada Prabumulih di Media Terancam Batal

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kota Prabumulih sepertinya akan terganggu.

Dana Diajukan Tak Kunjung Cair, Sosialisasi Kampanye Pilkada Prabumulih di Media Terancam Batal
ilustrasi Pilkada serentak 2018 (tribunsumsel.com/Khoiril)
Pilkada serentak 2018 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kota Prabumulih sepertinya akan terganggu.

Tidak hanya akan terganggu, tahapan sosialisasi kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik yang akan dilakukan KPUD Prabumulih mulai tanggal 10-23 Juni mendatang, bahkan terancam batal.

Hal itu disebabkan, hingga saat ini dana hibah untuk melakukan sosialisasi kampanye di media tidak kunjung turun dari Pemerintah kota Prabumulih. Padahal waktu dimulainya sosialisasi kampanye berdasarkan peraturan harus sudah dimulai dalam tiga hari kedepan.

"Tahapan sosialisasi kampanye KPUD terkait pilkada dan pasangan calon di media masa, media cetak dan elektronik sesuai aturan tidak lama lagi harus dilakukan yakni mulai 10-23 Juni.

Namun sosialisasi ini terancam tidak bisa dilakukan karena dana sampai saat ini belum turun," ungkap Komisioner KPUD Prabumulih Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Titi Marlinda SE kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Titi mengatakan, pihaknya terkait persoalan tersebut telah melapor dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumsel. "Jika memang nanti tidak bisa dilaksanakan tentu harus ada alasan," katanya.

Sementara, Sekretaris KPUD Prabumulih, Dinerson SH MH ketika diwawancarai mengaku, pihaknya telah mengusulkan pengajuan dana untuk kampanye pilkada di media sosial ke Pemkot Prabumulih cukup lama. "Sebentar lagi tahapan dimulai namun dana untuk kampanye itu belum juga cair dari pemerintah kota Prabumulih," ujarnya.

Dinerson mengatakan, awalnya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pilkada yang telah disahkan dana untuk kampanye di media masa, cetak dan elektronik itu sebesar Rp 555 juta namun kemudian dilakukan verifikasi.

"Dari hasil verifikasi itu menjadi Rp 258 juta dan telah kami ajukan namun belum keluar.

Kampanye itu dimulai 10 Juni sampai 23 Juni, kalau sampai tanggal itu belum cair maka akan terganggu tahapan pilkada," bebernya seraya mengatakan berdasarkan aturan sosialisasi itu wajib dilakukan

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri SE Ak ketika dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya selaku bendahara hanya menunggu dan siap membayarkan namun sejauh ini berkas persetujuan di mejanya belum ada.

"Kalau kami siap-siap saja membayarkan, namun sejauh ini perintah untuk dibayarkan belum ada ke kita," ujarnya seraya mengatakan agar menanyakan langsung ke pimpinan atau pihak inspektorat.

Disinggung masalah dana, Jauhar mengatakan, ketersediaan dana di kas daerah untuk membayar jumlah usulan dari KPU tersebut tersedia atau ada dan siap dicairkan.

"Untuk dana tersedia, namun sejauh ini tidak ada perintah atau persetujuan dari pimpinan," katanya. 

Penulis: Edison
Editor: Melisa Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help