Berita Prabumulih

Panwaslu Prabumulih Laporkan Oknum ASN ke KASN, DianggapTak Netral dan Berpolitik Praktis

Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai pengawas sekolah menengah atas di Prabumulih dari Dinas Pendidikan

Panwaslu Prabumulih Laporkan Oknum ASN ke KASN, DianggapTak Netral dan Berpolitik Praktis
GrafisTribunlampung/Dodi
Pilkada 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai pengawas sekolah menengah atas di Prabumulih dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dilaporkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kota Prabumulih ke Komisi aparatus sipil negara.

Oknum pegawai ASN berinisial JI itu dilaporkan Panwaslu kota Prabumulih ke KASN lantaran diduga tidak netral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota Prabumulih.

"Panwaslu kota Prabumulih merekomendasikan satu nama oknum ASN berinisial JI ke KASN karena diduga tidak netral dalam pilkada walikota dan wakil walikota Prabumulih," ungkap Komisioner Panwaslu Kota Prabumulih Devisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran, M Iqbal Rivana ST kepada wartawan belum lama ini.

Iqbal mengatakan, sebelum menyampaikan laporan atau rekomendasi ke KASN, pihaknya lebih dulu melakukan pemanggilan kepada oknum ASN yang diduga tidak netral tersebut namun tidak pernah menghadiri panggilan alias selalu mangkir.

"Untuk itu kita sampaikan rekomendasinya ke KASN, kita saat ini tinggal menunggu keputusan lagi dari KASN terkait persoalan tersebut," katanya.

Iqbal menuturkan, dalam rekomendasi disampaikan ke KASN menyatakan jelas jika oknum pegawai tersebut telah melakukan unsur-unsur pelanggaran dalam pilkada dan ikut dalam politik yang semestinya tidak boleh dilakukan.

"Jelas oknum itu ada unsur keberpihakan dan tidak netral, kita telah lakukan koordinasi ke kepegawaian di Provinsi Sumsel dan yang bersangkutan belum pensiun, jadi jelas melanggar," tuturnya.

Dalam rekomendasi disampaikan itu menjelaskan jika oknum pegawai inisial JI terdapat dalam struktur simpatisan kolom kosong atau kotak kosong.

"Masalah ini sebetulnya temuan bukan laporan dari masyarakat," jelas Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal menegaskan, selain temuan tersebut panwaslu kota Prabumulih sejauh ini sudah mendapat empat laporan masuk namun tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat dan unsur pelanggaran.

"Selain itu pihak pelapor enggan memenuhi panggilan kita untuk diklarifikasi terkait laporan disampaikan."

"Terakhir ada laporan dari aliansi wartawan muda indonesia terkait para anggota DPRD Prabumulih yang hadir kampanye akbar tanpa cuti."

"Namun sayang ketika kita lakukan tindaklanjut pelapor tidak datang untuk dimintai keterangan," tegasnya seraya mengatakan laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena laporan belum terlalu jelas. (eds)

Tags
Prabumulih
Penulis: Edison
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved