Pengandaan Barang atau Jasa Akan Diawasi Intelijen

Kementrian Keuangan mengadakan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Hukum

Pengandaan Barang atau Jasa Akan Diawasi Intelijen
Tribunsumsel.com/Linda Trisnawati
Sosialisasi Penanganan Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengelola Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Palembang, Rabu (16/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kementrian Keuangan mengadakan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengelola Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Palembang.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso, Rabu (16/5/2018) mengatakan,

kini Kementerian Keuangan telah melaksanakan modernisasi pengadaan barang/jasa melalui lima komponen yaitu Pengembangan Kelembagaan Barang/Jasa, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa,

Baca: Ipda Auzar Jadi Korban Tewas Penyerangan Mapolda Riau, Ternyata Juga Seorang Muazin

Pembentukan Pusat Unggulan (Center of Excellence), Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa, dan Kegiatan Perlindungan Hukum (Legal Protection) bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk perlindungan hukum (legal protection) bagi pengelola pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan telah melaksanakan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan Jaksa Agung Muda Intelijen tentang Pengawalan dan Pengamanan Oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Baca: Nikahi Dipo Latief, Nikita Mirzani Diserang Teror, Sampai Rumah Miliknya Ditaburi Garam,Nah Loh!

Selain itu, juga dilaksanakan PKS dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Sementara itu, dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut rencana akan dilaksanakan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri masih dalam tahap penyelesaian.

"Sesuai dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam program modernisasi pengadaan tersebut,

saya menggaris bawahi PKS dengan Kejaksaan Republik Indonesia agar menjadi pendorong (trigger) positif untuk mewujudkan kinerja pengadaan barang/jasa yang akuntabel sesuai dengan rekomendasi modernisasi pengadaan,

Baca: Bernama Abu Bakar,Sosok Ini yang Disebut Dalang Aksi Diao Oepriarto & Anton Lakukan Bom Bunuh Diri!

serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para insan pengadaan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal," ujarnya.

Secara institusional, PKS tersebut ditujukan sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi, sinergi, komunikasi dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan APH guna mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, bersih, dan akuntabel.

Selain itu, PKS tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi dan pengertian dengan APH, LSM, Masyarakat, dan Media dengan cara mengaktifkan fungsi hubungan masyarakat,

membangun transparansi dan kepercayaan, serta menggunakan hak menjawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca: Hadiri Global Forum Asian Games 2018, Alex Noerdin Jamin Tidak Akan Ada Atlet yang Telat Bertanding

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Melisa Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help