Pilkada Sumsel

Masa Kampanye di Bulan Ramadan, Politik Uang Jadi Potensi Pelanggaran Menurut Bawaslu Sumsel

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan,jika masa kampanye bertepatan

Masa Kampanye di Bulan Ramadan, Politik Uang Jadi Potensi Pelanggaran Menurut Bawaslu Sumsel
ilustrasi Pilkada serentak 2018 (tribunsumsel.com/Khoiril)
Pilkada serentak 2018 

Dalam mengantisipasi akan adanya pelanggaran itu, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke jajaran, untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan kampanye ditempat ibadah.

"Jelas pengawas akan Standbye, untuk melakukan pengawasan dibeberapa tempat itu (potensi dimanfaatkan paslon untuk kampanye) pasti ada,

tapi tidak bisa kami buka sekarang. Jadi dimana paslon berada kami akan pantau," capnya, seraya pemberian souvenir boleh dilakukan dalam bentuk barang yang harganya tidak boleh lebih dari Rp 25 ribu.

Ditambahkan Junaidi, pihaknya menghimbau kepada paslon yang ada, di bulan puasa ini untuk meningkatkan ibadahnya jika di tempat ibadah, bukan untuk yang lain.

"Kita himbau untuk paslon memanfaatkan bulan Ramadhan ini, untuk meningkatkan ibadahnya bukan untuk ajang kampanye," tuturnya.

Dilanjutkan mantan komisioner KPU Pagar Alam ini, potensi pelanggaran sebenarnya disetiap tahapan ada. Namun di bulan Ramadhan dan lebaran potensinya dianggap lebih tinggi.

"Apalagi sudah dekat, akan semakin tinggi, apalagi pasca Ramadhan yang dikemas halal bihalal semakin kencang.

Disetiap tempat bisa dilaksanakan, dan ujung-ujungnya kampanye diluar zona bisa terjadi," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Melisa Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help