Berita Palembang

Plt Kepala Perwakilan RI Ombudsman Sumsel: Parkir di Tempat Pemerintahan Atau Pemda Gratis

Ombudsman mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Rapid Assessment (kajian cepat) mengenai pelayanan publik di unit pelaksana teknis

Plt Kepala Perwakilan RI Ombudsman Sumsel: Parkir di Tempat Pemerintahan Atau Pemda Gratis
ISTIMEWA
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ombudsman mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Rapid Assessment (kajian cepat) mengenai pelayanan publik di unit pelaksana teknis bersama (UPTB) Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Provinsi Sumsel di S-One Hotel Palembang, Selasa (15/5/2018).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan RI Ombudsman Sumsel, Astra Gunawan mengatakan, bahwa ada beberapa laporan yang masuk ke Ombudsman Sumsel.

Seperti adanya pungutan tidak resmi misal kelebihan pembayaraan yang tidak dikembalikan, biaya cek fisik kendaraan, pungutan parkir dan lain-lain.

"Nah untuk tentang parkir ini ada Perdanya bahwa kalau di tempat Pemerintahan itu tidak dipungut parkir."

"Namun kenyataanya seperti yang masyarakat tahu kalau bayar pajak di Samsat saat parkir bayar," ujarnya.

Ombudsman mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Rapid Assessment (kajian cepat) mengenai pelayanan publik di unit pelaksana teknis bersama (UPTB) Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Provinsi Sumsel di S-One Hotel Palembang, Selasa (15/5/2018).
Ombudsman mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Rapid Assessment (kajian cepat) mengenai pelayanan publik di unit pelaksana teknis bersama (UPTB) Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Provinsi Sumsel di S-One Hotel Palembang, Selasa (15/5/2018). (TRIBUNSUMSEL.COM/LINDA TRISNAWATI)

Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 17 tahun 2010 tentang pajak parkir disebutkan bahwa tempat parkir di Pemerintahan dan Pemerintah Daerah tidak dipungut parkir atau gratis.

"Artinya berdasarkan Perda tersebut harusnya parkir di Samsat gratis."

"Kalaupun mau dibuat berbayar artinya harus ada regulasinya," katanya.

Sementara itu Kasih STNK, Andi Kumara menagatakan, bahwa pungutan parkir tersebut bukan dari Samsat itu dari keamanan (Sapam) yang ada di sana. Sistemnya suka rela untuk keamanan.

"Untuk regulasinya memang belum ada, namun kami sudah mengusulkan dan saat ini masih dalam proses."

"Nantinya akan ada SOP nya, kalau sudah ada nanti akan dikasih tau," ujarnya

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help