TribunSumsel/

Berita Prabumulih

Kontraktor Kembali Datangi Dewan Minta Bantu Utang Proyek Pemkot Prabumulih Dibayar

Belasan kontraktor yang merupakan anggota dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

Kontraktor Kembali Datangi Dewan Minta Bantu Utang Proyek Pemkot Prabumulih Dibayar
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Belasan anggota Gapensi dan Hipmi ketika beraudiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Senin (16/4/2018). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Belasan kontraktor yang merupakan anggota dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) kota Prabumulih, Senin (16/4/2018) kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.

Para kontraktor mendatangi gedung dewan untuk mempertanyakan kejelasan nasib sekaligus meminta bantuan para wakil rakyat terkait utang proyek pembangunan 2017 yang tak kunjung dibayarkan oleh Pemerintah kota Prabumulih.

Padahal saat ini telah memasuki pertengahan April 2018 dan anggaran pembayaran hutang telah ditetapkan dalam APBD, selain itu pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah selesai dilakukan dan hasilnya telah diterima Pemkot bersama Dewan Prabumulih.

"Kedatangan kami kembali mempertanyakan masalah pembayaran utang proyek pembangunan, kami tetap mengapresiasi DPRD yang sudah memfasilitasi kami dan Pemkot terkait masalah ini," ungkap Ketua Hipmi kota Prabumulih, Arie Nopriyanto ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai audiensi dengan jajaran ketua DPRD Prabumulih.

Menurut pria yang biasa disapa Arek mengatakan, sejauh ini memang persoalan pembayaran utang proyek belum ada kepastian namun pihaknya mempercayakan jajaran DPRD Prabumulih untuk bisa membantu dan memfasilitasi bersama pemerintah kota Prabumulih sehingga utang segera dibayarkan. "Kita sampai saat ini masih tetap sabar menanti, kami yakin dewan dan Pemkot Prabumulih akan membayarkan," katanya.

Disinggung saat ini Pjs Walikota mewacanakan akan menaikkan tunjangan ASN dan menaikkan insentif RT/RW dan Linmas apakah tidak khawatir dana bayar utang dialihkan untuk wacana itu, Arek mengatakan masalah itu bukan menjadi wewenang pihaknya sehingga tidak perlu khawatir karena percaya Pemkot Prabumulih akan membayar utang. "Kami percaya Pemkot Prabumulih akan membayarkan utang karena itu sudah menjadi tanggungjawab mereka, kami berharap utang proyek pembangunan 2017 lalu dapat dibayarkan secepatnya," ungkapnya seraya mengatakan utang memang harus sudah dibayarkan karena kegiatan sudah diselesaikan.

Ditambahkan Ketua Gapensi Prabumulih, Suherli Berlian jika pekerjaan proyek pembangunan sudah serahterima dengan tim PHO dan dalam bekerja ada tim pendampingan serta sebagian besar proyek telah diperiksa BPK dan kalau itu semua syaratnya pihaknya meminta secepatnya dibayarkan. "Kami meminta kepastian setelah audit BPK tolong dibayarkan karena kami selaku pengusaha ini mau memutar uang, ada kebutuhan, ada yang mau membayar ke bank dan lainnya," ujarnya.

pria yang disapa Calik ini mengatakan, dana utang proyek yang belum terbayarkan lumaian besar disebabkan pembayaran sesuai perjanjian baru dilakukan 30 persen, sementara 70 persen masih utang dan akan dibayarkan 2018. "Kami tetap mempercayakan ke dewan agar untuk memfasilitasi sehingga utang proyek pembangunan akan segera dibayarkan," ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengatakan, terkait permasalahan yang disampaikan Gapensi dan Hipmi itu pihaknya telah mengundang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan sesuai hasil pertemuan pertama memang pembayaran pengejaran proyek 30 persen sudah dibayarkan di 2017 dan 70 persen sisanya di 2018. "Berkaitan dengan utang itu sudah dianggarkan di tahun ini sesuai batas kewenangan DPRD, tinggal lagi pembayaran pemerintah kota ke pihak ketiga dan sampai saat ini belum dibayar sehingga Hipmi serta Gapensi difasilitasi agar dibayarkan," ujarnya.

Palo mengatakan, Hipmi dan Gapensi meminta dewan mendorong pemkot agar segera dibayarkan namun ada beberapa kendala seperti ditulis di media yang menyebabkan belum dibayar.  "Dimana harus melalui hasil audit BPK dan hasil audit secara keseluruhan sudah kami terima bersama Pjs, dimana Prabumulih kembali mendapat WTP. Kami akan tindaklanjuti dulu masalah itu bersama Pemkot jika sudah clear maka harus segera dibayarkan," tuturnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menuturkan, jika memang ada beberapa kegiatan menjadi ganjalan Pjs Walikota untuk dikaji tim teknis dari unsri dan lainnya dipersilahkan namun proyek yang tidak ada ganjalan silahkan untuk dibayarkan. "Karena tidak seluruh pengerjaan proyek terganjal, kasian juga mungkin ada yang pinjam di bank dan ada hutang ditoko harus segera dibayar," katanya.

Lebih lanjut Palo mengatakan pihaknya berharap Pjs Walikota membuka pintu dan Gapensi serta Hipmi beraudiensi sehingga masalah utang akan selesai. "Mereka itu bagian dari pelaksanaan pembangunan di Prabumulih, kami akan fasilitasi dan akan menyampaikan ke Pjs Walikota agar menerima mereka beraudiensi bersama para kepala OPD terkait dengan kami sehingga masalah ini selesai," harapnya.

Disinggung jika melihat kebelakang apa yang menyebabkan Pemkot Prabumulih berhutang, Palo menuturkan skala prioritas pembangunan cukup banyak tapi kemampuan APBD tidak kuat menampung atau membayar sedangkan pembangunan harus dilakukan.

"Selanjutnya dicari solusi dan secara aturan dibenarkan membayar hutang di tahun berikutnya sehingga dilaksanakan proyek pembangunan dengan pembayaran di tahun berikutnya," bebernya.(eds)

Penulis: Edison
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help