TribunSumsel/

Berita Prabumulih

DPRD Prabumulih Minta Gaji Honorer dan TKS Juga Dinaikkan  Jangan Hanya ASN dan Ketua RT-RW

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, H Ahmad Palo SE menanggapi positif wacana dilontarkan Pjs Walikota Prabumulih, H

DPRD Prabumulih Minta Gaji Honorer dan TKS Juga Dinaikkan  Jangan Hanya ASN dan Ketua RT-RW
wikimapia
kantor pemkot prabumulih 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, H Ahmad Palo SE menanggapi positif wacana dilontarkan Pjs Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi yang berencana akan menaikkan tunjangan Aparatur Sipil Negeri dan insentif RT, RW dan Linmas.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, pihaknya setuju dengan rencana itu namun berharap Pemerintah tak hanya memperhatikan kesejahteraan para ASN dan RT RW terapi juga harus memikirkan nasib para honorer, PHL (Pekerja harian lepas) juga TKS (tenaga kerja sukarela).

"Terkait wacana menaikkan insentif RT, RW dan Linmas yang akan dinaikkan kami juga mendukung, namun tentu harus melihat kemampuan keuangan daerah kita, apakah beban anggaran layak ditingkatkan tinggi. Tapi kalau mampu setuju saja," ungkap Ahmad Palo ketika dibincangi, Senin (16/4/2018).

Palo mengatakan, pihaknya mengharapkan hendaknya tidak hanya tunjangan ASN, insentif RT/RW dan linmas saja dinaikkan namu juga hendaknya gaji honorer, PHL dan TKS juga untuk dinaikkan juga. "Tidak hanya PHL dan honor tapi TKS yang ada sangat tidak layak dan tidak wajar mereka kerja tanpa imbalan. Begitupun PHL harus ditertibkan sesuai tugas bekerja dan harus diimbangi dengan upah yang layak," katanya.

Palo menuturkan, meski dalam perjanjian para TKS dan PHL tidak boleh menuntut namun secara kemanusiaan sudah seharusnya para pekerja tersebut yang bekerja dengan beban untuk diperhatikan. "Secara manusiawi tentu mereka harus dipikirkan juga, pemerintah harus memikirkan mereka juga, sama semuanya," tuturnya.

Ditanya apakah insentif RT dan RW dinaikkan menjadi Rp 1 juta sudah layak dengan kerja dilakukan, Palo mengatakan dilihat dari sisi layak tentu sangat layak. "Namun kita tentu tetap harus mihat beban APBD kota Prabumulih apakah mampu untuk kenaikam itu," katanya.

Dengan kenaikan insentif itu juga apakah pemerintah dan dewan tidak khawatir akan terjadi perebutan dalam pencalonan RT/RW, Palo menambahkan jika pemilihan pimpinan di tingkat rukun tetangga dan rukun warga itu seharusnya dilakukan secara musyawarah. "Kita berharap pemilihan sepeti dulu tidak lagi dilakukan tapi sebaiknya dilakukan dengan musyawarah saja sehingga tidak terjadi konflik," bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pjs Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi merencanakan menaikkan tunjangan ASN dan pada pembagian insentif RT/RW, Linmas dan lembaga adat juga berencana akan menaikkan insentif menjadi Rp 1 juta perbulan dari sebelumnya hanya Rp 400 ribu perbulan.(eds)

Area lampiran

Penulis: Edison
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help