TribunSumsel/

Berita Prabumulih

KPK Beberkan Empat OPD Rawan Korupsi, Minta Fee Proyek & Jual Beli Jabatan Dihentikan

Koordinator Wilayah 2 Korsupgah (Koordinator dan Supervisor Pencegahan) KPK RI, Adlinsyah M Nasution alias Choki mengungkapkan.

KPK Beberkan Empat OPD Rawan Korupsi, Minta Fee Proyek & Jual Beli Jabatan Dihentikan
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Koordinator Wilayah 2 Korsupgah (Koordinator dan Supervisor Pencegahan) KPK RI, Adlinsyah M Nasution alias Choki bersama Pjs Walikota Prabumulih ketika memberikan sosialisasi pencegahan korupsi di lantai 1 Gedung Pemkot Prabumulih, Kamis (4/4/2018). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Koordinator Wilayah 2 Korsupgah (Koordinator dan Supervisor Pencegahan) KPK RI, Adlinsyah M Nasution alias Choki mengungkapkan.

Ada empat kategori organisasi perangkat daerah (OPD) yang selalu rawan melakukan korupsi di pemerintah daerah yang perlu diingatkan pihaknya.

Keempat kategori itu antara lain OPD yang mengurusi perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang serta jasa.

"Empat OPD itu sering dan sangat rawan korupsi, keempat masalah itu sendiri semestinya harus menggunakan aplikasi yang bisa diakses oleh umum serta yang terpenting komitmen kepala daerah untuk tidak mengintervensi dalam empat masalah itu," tegasnya ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai sosialisasi, koordinasi dan Supervisi Pencegahan tindak pidana korupsi di aula lantai 1 Pemkot Prabumulih, Kamis (5/4/2018).

Choki mengatakan, KPK selalu memantau di daerah terkait empat hal tersebut disebabkan jika tidak dilakukan secara online dan bisa dibuka oleh semua orang bisa jadi terdapat peluang-peluang melakukan korupsi.

"ePlaning, eBajeting, perizinan serta pengadaan barang jasa itu harus sudah sistem online, kalau tidak pasti ada udang dibalik batu."

"KPK tidak hanya menghimbau tapi siap memberikan pelatihan, cukup tiga orang membangun aplikasi yang webbase dan ini berhasil kami lakukan di Deli Serdang."

"Kenapa itu dibutuhkan karena saat ini dunia dalam genggaman bisa dikontrol lewat handphone," katanya.

Selain itu, Choki juga menghimbau OPD untuk menghentikan penerimaan fee proyek terhadap pihak ketiga atau pendor, disebabkan hal itu jelas-jelas melanggar aturan dan merupakan korupsi.

Halaman
123
Penulis: Edison
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help