Inilah Alasan Mahkamah Agung Tolak Pengajuan PK Ahok
Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM- Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama atas vonis dua tahun penjara ditolak Mahkamah Agung karena alasan pengajuan PK yang tidak diterima majelis hakim.
"PK Ahok tidak dikabulkan majelis hakim. Alasan Ahok ajukan PK tidak dikabulkan majelis hakim," ujar Suhadi kepada Kompas.com, Rabu (28/3/2018).
Baca: Besok Tayang di Bioskop, Begini Pesan Menyeramkan Prilly Latuconsina untuk Penonton Danur
Menurut Suhadi, biasanya, terpidana mengajukan PK ke MA karena tiga alasan, yaitu keadaan baru atau novum, ada putusan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain dalam hal perkara yang sama, serta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
Namun, Suhadi enggan menyebutkan alasan pihak Ahok mana yang ditolak majelis hakim.
"Jadi bagaimana pun dibuat argumentasi, artinya alasannya pasti tiga itu," ujar Suhadi.
Baca: Sempat Disebut Tak Akur,Mulan Jameela Unjuk Kemesraan dengan Ahmad Dhani,Fotonya Jadi Sorotan
Suhadi mengatakan, putusan PK Ahok segera diumumkan di situs resmi MA.
Di situs tersebut juga akan diperlihatkan pertimbangan mengapa hakim akhirnya menolak PK mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Ya (ada pertimbangan), tapi saya enggak bisa mengatakan demikian tergambar semua dan bagaimana. Nanti kita tunggu saja karena ada poin-poinnya," ujar Suhadi.
Majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar menolak PK yang diajukan Ahok pada Senin (26/3/2017).
Baca: Ada yang Baru di Google, Kini Ada Fitur GIF Lengkap
Adapun Ahok mengajukan PK pada 2 Februari melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Alasan Ahok mengajukan PK karena menilai terdapat kekhilafan hakim saat menjatuhkan vonis kepada dia.
Ahok juga membandingkan perkaranya dengan perkara Buni Yani yang telah diputus di PN Bandung.
"Kesimpulannya, mereka (tim kuasa hukum Ahok) menilai ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata," kata humas PN Jakarta Utara Jootje di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018). (Kontributor Jakarta, David Oliver Purba)
