Berita Prabumulih

PHL dan TKS 'Siluman' di Prabumulih Akan Diberhentikan, Richard: Pegawai Ada Nama, Orangnya Tak Ada

Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi menegaskan dalam waktu dekat akan memberhentikan para Pekerja Harian Lepas

PHL dan TKS 'Siluman' di Prabumulih Akan Diberhentikan, Richard: Pegawai Ada Nama, Orangnya Tak Ada
Istimewa
PJS Walikota Prabumulih, Richard Cahyadi 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi menegaskan dalam waktu dekat akan memberhentikan para Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih yang masuk dalam kategori siluman alias ada nama namun tidak pernah masuk bekerja.

"Hasil saya apel cek pasukan banyak TKS dan PHL ada nama tapi orangnya tidak pernah bekerja, orangnya tidak pernah masuk sama sekali."

"Untuk itu maka akan saya berhentikan mereka tanpa pandang bulu," tegas Pjs Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi kepada sejumlah wartawan di lantai 1 gedung Pemkot Prabumulih, Selasa (27/3/2018).

Menurut Richard, tidak hanya PHL dan TKS namun juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jarang masuk serta disiplin kurang juga akan diberikan sanksi sesuai aturan berlaku dari mulai teguran, penundaan naik pangkat hingga sanksi terparah yakni pemberhentian.

"Data Pegawai yang jarang masuk, PHL dan TKS sudah ada di saya dan saya masih terus kroscek."

"Intinya tidak ada beda mau pegawai atau bukan yang masih mau bekerja di Pemkot Prabumulih harus disiplin jika tidak silahkan keluar," bebernya seraya mengatakan apel tiga kali kemarin memeriksa pegawai.

Belajar dari di OKU Timur, Richard menjelaskan, dirinya mau mencocokkan apakah pegawai yang ada di data sesuai dengan jumlah pegawai yang bertugas.

"Langkah lain dalam mendisiplinkan pegawai kita juga akan meletakkan pegawai di posisi sesuai disiplin ilmu," katanya.

Disinggung dengan demikian maka dalam waktu dekat akan dilakukan mutasi jabatan, pria yang sebelumnya menjabat Kakan Kesbang Provinsi Sumsel itu mengatakan, dirinya belum bisa memastikan hal itu.

"Kalau untuk mengisi kekosongan karena pejabat pensiun itu pasti karena pemerintahan harus terus berjalan dan tidak boleh kosong," ungkapnya seraya untuk jabatan eselon II nantinya akan diisi pelaksana tugas sambil menunggu proses assesment.

Richard menambahkan, dalam mengganti para pejabat eselon II ke pelaksana tugas dirinya akan melihat situasi dan kondisi diperlukan disebabkan bisa jadi sebelum masa pensiun habis sudah dilakukan pergantian.

"Bisa setelah masa pensiun selesai dan bisa tidak, tergantung situasi membutuhkan."

"Untuk tahun ini ada lima pejabat eselon II yang masuk MPP (pensiun-red)," tambahnya. (eds)

Penulis: Edison
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help