Berita Prabumulih

Tahun Depan Seluruh Warga Prabumulih Pakai Jargas

setelah nanti 2019 bantuan disetujui, maka tidak akan ada lagi pemasangan gratis.

TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Seluruh kades, lurah dan camat dikumpulkan untuk diminta mendata warga yang rumahnya belum teraliri gas kota, Jumat (23/2/2018). 

TRIBUNSUMSEL, PRABUMULIH - Setelah dipastikan mendapat tambahan 6.000 sambungan gas kota pada 2018, Pemerintah kota Prabumulih kembali mendapat sinyal dari kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Republik Indonesia agar mengusulkan kembali tambahan gas untuk 2019. Menyambut sinyal tambahan sambungan itu, Pemerintah kota Prabumulih mengumpulkan seluruh Camat, Lurah dan kepala desa untuk mendata jumlah warga yang belum terpasang gas kota.

"Jadi tahun ini kita dapat tambahan 6.000 sambungan gas kota, kemarin kita diminta lagi oleh Kementerian untuk mengusulkan lagi kekurangan hingga 100 persen. Makanya kita kumpulkan lurah, kades dan camat untuk mendata warganya masing-masing agar mendapatkan sambungan gas kota," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih, M Kowi Ssos ketika diwawancarai usai rapat di lantai I Pemkot Prabumulih, Jumat (23/2/2018).

Menurut Kowi, data tambahan gas kota yang akan diusulkan itu harus sudah terkumpul oleh kepala desa maupun lurah paling lambat pada 9 Maret 2018 mendatang, sehingga usulan segera disampaikan ke pihak kementerian.

"Kami perintahkan 9 Maret harus sudah terkumpul karena nanti akan dilakukan krosscek sebelum diusulkan ke kementerian, harapan kami kades dan lurah sudah menyiapkan data sebelum tanggal tersebut," katanya.

Kowi menuturkan, tambahan sambungan gas kota yang akan diusulkan untuk 2019 itu akan menjadi tambahan terakhir, disebabkan seluruh rumah telah selesai dialiri gas kota.

"Jadi kami imbau juga kepada masyarakat jangan tidak memasang gas kota, karena setelah nanti 2019 bantuan disetujui, maka tidak akan ada lagi pemasangan gratis. Kita diberi quota sebanyak 4.500 sambungan untuk bantuan terakhir 2019 nanti," tuturnya seraya berharap kades dan lurah jangan lagi ada warga tidak menikmati gas kota.

Disinggung bagaimana untuk banyaknya rumah kontrakan, Kowi mengatakan untuk rumah kontrakan atau bedeng harus ada persetujuan pemilik dan jika tidak ada maka tidak akan dipasang. "Karena kalau pasang saja diminta yang mengontrak maka ketika si pengontrak pindah siapa akan membayar beban gas kota, makanya harus ada yang bertanggung jawab untuk kontrakan," katanya.

Sementara, Direktur PD Petro Prabu, H Azhari H Harun mengatakan, tahun ini akan ada penambahan 6000 sambungan dan masih cukup banyak warga belum teraliri gas kota.

"Dulu saat bantuan 2626 sambungan yang terselesai hanya 2000 masih tersisa banyak ditambah data kita sekitar 1000, sementara bantuan 6000 itu belum termasuk kekurangan itu. Makanya kita mengharapkan pendataan lagi sehingga diketahui berapa banyak lagi rumah belum terpasang gas kota," ujarnya.

Azhari mengatakan, dengan tambahan 6000 sambungan tahun ini dan penambahan lagi pada 2019 dengan quota 4500 sambungan maka dipastikan seluruh rumah tangga akan selesai. "Himbauan kami kepada masyarakat agar memasang gas kota karena kalau nanti akan dikenakan biaya," tuturnya. (edison/*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved