Jangan Cari Untung di Lahan Gambut

Disinilah penting memahami bahwa lahan gambut adalah lahan yang sensitif. Ibarat bayi, ia harus dijaga, dipelihara.

Jangan Cari Untung di Lahan Gambut
istimewa
Anggota TNI berjibaku memadamkan lahan gambut yang terbakar (ilustrasi) 

Disinilah penting memahami bahwa lahan gambut adalah lahan yang sensitif. Ibarat bayi, ia harus dijaga, dipelihara, diperlakukan dengan baik, agar kondisinya sehat dan tidak merepotkan banyak pihak. Kalau anda punya lahan gambut, peliharalah ia, jangan sia-siakan. Jangan karena dalih ekonomi (semisal, menyimpan lahan agar harganya naik), lahan kemudian dibiarkan terlantar.

Pada posisi ini, TNI tak bisa tinggal diam, karena prilaku seperti itu sama dengan menyimpan bara dalam sekam, bom waktu yang tinggal meledak saat kemarau.

Hasil observasi dan patroli yang dilakukan, tidak sedikit praktik-praktik negatif ini terjadi. Data dari BPS juga menunjukkan bahwa 1.338,25 Ha di tahun 2013 lahan terlantar, lahan yang sebenarnya ada pemilik tapi tidak dimanfaatkan.

Uniknya, di saat musim kemarau justru banyak yang terbakar. Beberapa oknum pelaku (kebanyakan masyarakat setempat) mengaku bukan pemilik lahan.

Menjadi aneh karena andai saya adalah pemilik lahan, kemudian lahan saya terbakar, dipastikan saya akan cari siapa yang bakar dan mengapa mereka membakar. Ini logika umum saja. Sayangnya tak pernah terjadi dalam kasus di Sumsel, misalnya, pemilik lahan lapor ke aparat karena lahannya dibakar orang. Semua membiarkan saja.

Pembakaran lahan sebenarnya punya motif-motif tertentu yang umum dikenal. Pertama, alasan untuk pembukaan areal pertanian baru. Ini bisa saja dilakukan oleh masyarakat biasa ataupun kelompok usaha tertentu untuk membuka lahan dalam skala luas.

Saat 2014 dan 2015 lalu, motif ini cukup menonjol, dan cenderung menurun ketika sosialisasi dan penindakan digencarkan. Kedua, motif ekonomi yaitu peningkatan nilai jual lahan. Ini fenomena menarik juga karena lahan habis terbakar relatif bersih dan menarik bagi investasi. Nilai jual tanah dipastikan meningkat. Tentu saja sulit ini untuk dilakukan oleh petani kecil, karena mereka sendiri justru butuh lahan.

Siapa yang Bertanggungjawab?

Lantas siapakah yang bertanggungjawab terhadap hal ini? TNI tak punya kewenangan pada wilayah itu, tapi juga tak bisa tinggal diam.

Terdapat beberapa unsur penting disini yaitu, masyarakat sendiri, pemilik lahan skala luas (bukan orang biasa tentunya), pemerintah desa, pemerintah kabupaten dengan jajarannya termasuk PPL, NGO, perusahaan sekitar, dan BPN. Pihak-pihak ini yang paling paham dan menguasai kondisi wilayah.

Halaman
1234
Editor: Lisma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved