TribunSumsel/

Dewa Minta Pegawai Negeri Sipil tak Selfie dengan Kandidat Kepala Daerah

BKPSDM Palembang mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bermain-main dalam politik praktis

Dewa Minta Pegawai Negeri Sipil tak Selfie dengan Kandidat Kepala Daerah
tribunsumsel.com/Agung Dwipayana
Para mahasiswa yang baru saja mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda di Griya Agung, Sabtu (28/10/2017), tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berswafoto bersama gubernur kebanggaan mereka. 

PALEMBANG, TRIBUNSUMSEL.COM---Pemerintah kota Palembang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, terus mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bermain-main dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses salah satu paslon, mengingat pada tahun 2018 akan berlangsung Pilkada.

"Kita sudah sosialisasi ke pegawai dan SKPD terkait dengan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Terkait larangan bagi seluruh ASN untuk berfoto bersama pasangan calon kepala daerah dan mengunggahnya ke media sosial," kata Kepala BKPSDM Pemkot Palembang Ratu Dewa, Kamis (7/12).

Menurut Dewa, pegawai ASN tidak boleh foto bersama pasangan calon dan memposting di media sosial, saat bakal pasangan calon itu sudah menjadi peserta Pilkada atau mendaftar di KPU. Jika terbukti melanggar, akan dilaporkan ke Komisi ASN untuk diberikan sanksi.

"Memang aturannya saat sudah daftar di KPU menjadi calon, tapi kalau sekarang kita tetap ingatkan, karena akan ada sanksinya," ujarnya.

Diterangkan Dewa, kebijakan yang dilakukan kementrian PAN-RB itu, demi menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara.

Pasalnya tahun politik telah tiba, selain pelaksanaan Pilkada Palembang juga akan berlangsung Pilkada Gubernur Sumsel.

"Jadi kita akan mengikuti regulasi yang ada, termasuk dengan KPU, dan Panwas, serta konsultasi ke Komisi ASN. Apa saja larangan bagi ASN itu," jelasnya, seraya ASN juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber di dalam acara yang berkaitan dengan politik.

Mengenai tindak disiplin ASN nanti, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak inspektorat dan siap menampung masukan dari masyarakat, jika ditemukan ASN yang melanggar peraturan dan melakukan aksi yang tidak netral dalam perhelatan politik, akan ditindaklanjuti dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Hukuman disiplin pasti ada, tergantung tingkat kesalahannya," tegas Dewa.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Erwanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help