TribunSumsel/

Nama Tim Kampanye Harus Terdaftar

Selain tim kampanye yang harus didaftarkan, pasangan calon juga harus mendaftarkan pula petugas kampanye

Nama Tim Kampanye Harus Terdaftar
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi 

PALEMBANG, TRIBUNSUMSEL.COM ---Satu bulan menjelang pendaftaran gubernur dan wakil gubernur Sumsel 8-10 Januari 2018 mendatang, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel selain harus menyiapkan syarat calon pencalonan, dan harus menyiapkan daftar nama tim kampanye yang harus diserahkan kepada KPU Sumsel saat pendaftaran.

Selain tim kampanye yang harus didaftarkan, pasangan calon juga harus mendaftarkan pula petugas kampanye, relawan dan atau pihak lain, setelah penetapan pasangan calon oleh KPU Sumsel.

Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi SDM dan Parmas Ahamad Naafi mengatakan, penting untuk disiapkan bakal pasangan calon selain persyaratan calon dan pencalonan, saat dia mendaftar ke KPU Provinsi bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, yaitu harus menyerahkan tim kampanye dan penghubung secara tertulis pada saat pendaftaran 8-10 Januari 2018 mendatang.

Pendaftaran tim kampanye dan penghubung ini lanjut Naafi menggunakan form BC1-KWK untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/KPU Kab/Kota/Bawaslu Prov/Panwas Kab/Kota/Kepolisisn.

"Tim Kampanye bertugas menyusun jalannya kegiatan tahapan kampanye, dan bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan kampanye," katanya, Selasa (5/12).

Ditambahkannya, bahwa dalam pelaksanaan kampanye bisa dilaksanakan pihak lain, atau relawan yang harus pula didaftarkan kepada KPU Provinsi, yang harus dilengkapi surat dari Paslon yang menerangkan pihak lain atau relawan tersebut, merupakan pendukungnya dan melaksanakan kampanye dan harus didaftarkan kepada KPU Provinsi satu hari setelah penetapan paslon 12 Februari 2018.

Naafi menyatakan KPU Sumsel, akan mengikuti rakor nasional kampanye di Lampung 7-9 Desember mendatang, dan sepulangnya akan segera mensosialisasikanya kepada bakal calon, partai politik, perguruan tinggi dan masyarakat terkait teknis kampanye ini dalam bentuk sarasehan, FGD dan bentuk sosialisasi lainnya.

Lebih lanjut Naafi mengingatkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati,dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

"Dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon, sampai dengan penetapan paslon terpilih, membuat kebijakan menunguntungkan kandidat tertentu," pungkasnya.(arf)

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Erwanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help