TribunSumsel/

Alex Noerdin Sahkan UMP Sumsel Naik 8,71 Persen, Ini Besaran Gaji Minimal yang Diterima Pekerja

Ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No 684/KTPS/ Disnakertrans/2017 tentang UMP tahun 2018.

Alex Noerdin Sahkan UMP Sumsel Naik 8,71 Persen, Ini Besaran Gaji Minimal yang Diterima Pekerja
Kolase Tribunsumsel.com

TRIBUNSUMSEL.COM- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sebesar Rp 2.595.994 di tahun 2018.

Ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No 684/KTPS/ Disnakertrans/2017 tentang UMP tahun 2018. 

 “Naik 8,71 persen, Sumsel sesuai dengan aturan, sesuai segala macam,” kata Alex di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (2/11).

Keputusan tersebut, berdasarkan keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71%.

Ketetapan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/ 2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Dalam surat edaran tertentu disebutkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rincian Inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Selain itu gubernur wajib menetapkan UMP 2018 paling lambat pada 1 November 2017.

 “Ini sudah diumumkan dan tinggal perusahaan tinggal melaksanakan mulai - Januari 2018,” tambah Alex.

 Jika ada perusahaan keberatan atas keputusan tersebut? Alex mempersilahkan perusahaan untuk mengajukan penangguhan asalkan alasannya bisa diterima.

 “Jadi jangan buat alasan sembarangan,” ujar Alex.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dewi Indriyati mengatakan sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ditargetkan pada 1 November, tepatnya kemarin. Namun, sambung Dewi penerapan tersebut baru dilakukan pada 1 Januari 2018.

 “Secepatnya akan kita umumkan,” kata Dewi. 

Jika sudah diumumkan namun masih ada perusahaan yang melanggar? Dewi menyebutkan bahwa kemungkinan hanya pelanggaran normatif dan itu ada aturannya lagi sehingga tidak bisa langsung diberikan sanksi melainkan diberikan pembinaan.

Lagipula, sambung Dewi perusahaan tersebut harus ditelusuri dulu mengapa tidak mampu menerapkan UMP, apakah dari segi menurun bahkan perusahaan hampir kolaps.

 “Dinas Tenaga Kerja tentu akan melakukan pembinaan bukan punishment (hukuman),” tukasnya.

Penulis: Weni Wahyuny
Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help