TribunSumsel/

Bawaslu Sumsel Butuh Dana Sebanyak Ini Untuk Pemilukada!

Hal ini ditegaskan, Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya saat dikonfirmasi wartawan disela-sela kegiatan Pengenalan Kelembagaan Pengawas Pemilu,

Bawaslu Sumsel Butuh Dana Sebanyak Ini Untuk Pemilukada!
tribunsumsel.com/Retno Wirawijaya
Untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah (Pilkada) di Sumsel, Bawaslu Sumsel membutuhkan dana lebih kurang sekitar Rp 240 miliar. 

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA - Untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah (Pilkada) di Sumsel, Bawaslu Sumsel membutuhkan dana lebih kurang sekitar Rp 240 miliar.

Hal ini ditegaskan, Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya saat dikonfirmasi wartawan disela-sela kegiatan Pengenalan Kelembagaan Pengawas Pemilu, Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kegiatan dipusatkan di Hotel BIL Baturaja, OKU, Rabu (6/9/2017).

Dari dana yang dibutuhkan itu kata Andika di 2017 ini baru ada Rp 20 miliar.

Untuk sisa kebutuhanya direncanakan terpenuhi di tahun 2018 mendatang.

"Plaponya sudah kita ajukan ke pihak pemerintah provinsi. Untuk totalnya pastinya kita belum tahu. Dari angka Rp 240 miliar itu apakah bertambah atau berkurang," kata Andika.

Disamping itu kata Andika mengatakan, terkait dengan Pilkada Gubernur (Pilgub) Sumsel yang dijadwalkan pada 2018 mendatang, untuk pengrekrutan anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) akan dilakukan pihak Panwaslu Kabupaten dan kota.

Pastinya anggota Panwaslu Kabupaten dan kota di Sumsel ini baru dilantik pada Agustus kemarin.

Dengan demikian paling tidak pada sekitar bulan September dan Oktober 2017 ini, Panwascam sudah dilakukan pengrekrutan.

Sementara terkait kegiatan Pengenalan Kelembagaan Pengawas Pemilu, Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Andika menjelaskan, kegiatan Banwaslu Sumsel ini dalam rangka sosialisasi UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umun.

Enam Panwaslu Kabupaten/kota terlibat dalam kegiatan ini. Antara lain, Ogan Ilir (OI), Prabumulih, Ogan Komering Ilir (OKI), OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

"Sosialisasi ini sengaja dilakukan di OKU. Hal ini mengingat lokasi strategis dan waktu tempu juga dekat dengan kabupaten tetangga. Dalam sosialisasi UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umun yang baru diundangkan ini ada beberapa yang beruba dalam tugas dan fungsi pengawasan pemilu yang dilakukan. Diantaranya perubahan Panwaslu OKU menjadi Bawaslu Kab/Kota.(permanen atau masa kerja lima tahun). Ini lah salah satu yang kita sosialisasikan pada kesempatan hari ini," kata Andika.

UU No 17 tahun 2017 ini kata Andika memang baru diundangkan. Untuk menerapkan perubahan dari Panwaslu Kab/kota menjadi Bawaslu kab/kota kata Andika, masih menunggu peraturan teknis memperkuat peraturan teknis.

"Kita masih menunggu peraturan teknisnya," katanya.

Disinggung apakah dengan adanya perubahan dari Panwaslu Kab/kota menjadi Bawaslu Kab/kota, apakah bakal ada pemilihan ulang terhadap anggota Panwas kab/kota, kata Andika mereka belum bisa memastikan. Apakah akan menetapkan anggota yang lama atau akan melakukan pemilihan ulang.

"Teknisnya nanti akan diperkuat oleh Bawaslu RI. Untuk hal ini kita belum bisa memastikan," katanya.

Penulis: Retno Wirawijaya
Editor: Melisa Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help