TribunSumsel/

Pasar Sako Disegel, Begini Reaksi Pedagang

Dengan adanya penyegalan dari Polda Sumsel yang dikatakan sesuai putusan PN Palembang pada 2016, pihaknya akan melakukan upaya hukum.

Pasar Sako Disegel, Begini Reaksi Pedagang
Tribunsumsel.com/Arief Basuki Rohekan
Pasar Sako Mandiri 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,- Sejumlah pedagang pasar Sako Mandiri Palembang mengaku resah, setelah pihak Polda Sumsel melakukan penyegelaan pasar Sako Mandiri, Jumat (11/8/2017) sore.

"Kami kaget dan syok adanya plang (Polisi) tersebut. Tapi mau tidak mau karena kita nyari makan, lapak sudah ada dan barang sudah ada, maka kami tetap jualan," kata ketua Paguyuban Pedagang Perumnas Sako Mandiri, Sabaruddin, Sabtu (12/8/2017).

Menurut Sabaruddin, pihaknya saat ini serba salah, padahal sebelumnya mereka direlokasi dari tempat jualan sebelumnya di pasar Sako (k5).

Namun, setelah dapat tempat baru, malahan tempatnya disegel pihak kepolisian.

"Kami direlokasi kesini karena ibu wawako Palembang dan kami mau karena disini aman. Soal pembeli belum terasa, tetapi secara mental terganggu. Harapannya, kedepan secepatnya selesai dan kami bisa jualan lagi dengan tenang," ujarnya.

Kuasa hukum pengelolah Pasar Sako Mandiri Advokat Syamsul Rizal mengungkapkan, jika berdasarkan kajian pihaknya secara hukum, masalah lahan yang ditempati pasar Sako Mandiri sudah clear tapi, sekarang ada ganjalan bagi kliennya Teddy.

"Ini memang berperkara 1998 saling menggugat antara saudari Ely (pemilik lahan yang dijual ke Teddy) dan Subroto. Dimana mulai pengadilan pertama hingga PK dimenangkan Ely dan Perdata pun demikian hingga MA dimenangkan Ely," bebernya.

Kemudian setelah dinyatakan pemilik sah adalah Ely dan dieksekusi 2012, kliennya membeli lahan tersebut pada saudara Ely pada 2013, sebelumnya telah dibuatkan sertifikat tanah di notaris.

"Namun pada 2007 Subroto kembali melaporkan saudara Ely akan adanya pemalsuan GS tanah ini yang diperkirakan dilakukan pada tahun 1985-1986. Padahal kajian hukum sudah sah dan sudah ada putusan hukum. Sedangkan kliennya membeli, merasa sudah tidak tahu menahu lagi," ujarnya.

Dengan adanya penyegalan dari Polda Sumsel yang dikatakan sesuai putusan PN Palembang pada 2016, pihaknya akan melakukan upaya hukum.

Karena dengan adanya penyegelan ini pedagang menjadi resah karena telah penyewa ke pengelolah pasarm

"Masih dilihat langkah- langkah kedepan apakah hukum atau sebagainya. Sekarang masih komunikasi dengan tim advokasi, bisa gugat atau gelar perkara istimewa khusus di Polda, biar segera tuntas," tandas Rizal.

Pihak pengolah pasar yang diwakilkan Syarifudin dan Dasawarso mengungkapkan, saat ini aktivitas pasar secara psikologi terganggu, karena pedagang hanya mencari makan dengan berjualan dan pembeli juga ragu.

"Kalau aktifitas masih tetap berlangsung. Tetapi, pedagang banyak nanya, dan kita jelaskan ini proses hukum, dan sebagai warga negara yang baik kami menaati hukum dan mengikuti jalur hukum. Soal omzet kita belum tahu, karena baru tetapi jelas kita dirugikan," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Hartati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help