TribunSumsel/

Anggaran Wah Bawaslu Sumsel

Bawaslu Ajukan Anggaran Rp 350 Miliar untuk Pilkada 2018, Fitra : Itu Menyengsarakan Masyarakat

Tidak ada aturan mengenai komposisi tersebut, tetapi idealnya belanja tidak langsung seharusnya berkisar 30-35 persen.

Bawaslu Ajukan Anggaran Rp 350 Miliar untuk Pilkada 2018, Fitra : Itu Menyengsarakan Masyarakat
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Koordinator Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Sumsel Nunik Handayani. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Anggaran Rp 350 miliar yang diajukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) Sumsel jika disetujui akan memangkas belanja langsung APBD Sumsel.

Padahal kondisi anggaran APBD Sumsel sejak 2015 terus mengalami defisit.

"Kita harus melihat kondisi keuangan daerah ketika pemerintah mau membuat kebijakan terkait alokasi anggaran, sementara kita ketahui fungsi APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Nunik Handayani.

Ia menjelaskan komposisi APBD Sumsel 2017 terdiri belanja tidak langsung/belanja pegawai saat ini mencapai 52 persen atau Rp 3,5 triliiun. Sementara untuk belanja langsung mencapai 48 persen atau 3,2 triliiun.

Tidak ada aturan mengenai komposisi tersebut, tetapi idealnya belanja tidak langsung seharusnya berkisar 30-35 persen.

Jika dana Bawaslu itu memang nantinya disetujui DPRD, maka akan memangkas belanja langsung atau belanja publik.

"Artinya dengan komposisi anggaran tersebut, kemudian DPRD dan Pemerintah Daerah semena-mena mengesahkan anggaran yang tidak pro-rakyat, maka akan berdampak langsung pada masyarakat," kata Nunik.

Melihat komposisi itu, terlihat ketimpangan arah kebijakan pemerintah selama ini menggunakan mayoritas anggaran untuk gaji pegawai.

Apalagi pada tahun 2017 ini sudah ada PP 18/2017 tentang tunjangan DPRD yang mengalami kenaikan.

Dengan membeludaknya belanja tidak langsung, maka belanja langsung akan dipangkas, padahal belanja publik meliputi kegiatan dinas yang bersentuhan langsung dari masyarakat.

Mulai dari pembangunan sarana dan prasarana sekolah, infrastruktur jalan, dan kebutuhan dasar lainnnya.

"Jika ini pemangkasan itu terus berlangsung, maka wajar jika kita dapat melihat kondisi infrastruktur provinsi di Sumsel tidak terawat, bahkan mengalami kerusakan parah dan menyengsarakan masyarakat," katanya. (TIM)

Baca: Tak Masuk Akal, Bawaslu Sumsel Ajukan Rp 350 Miliar untuk Pengawasan Pilkada 2018

Baca: Anggaran Rp 350 Miliar Dinilai Tak Masuk Akal, Ketua Bawaslu Sumsel Mengaku Tidak Urus

Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help