TribunSumsel/

H Iskandar Beri Solusi untuk Mengurai Masalah Prona

Program ini juga program strategis pemerintah untuk memudahkan masyarakat memiliki sertifikat tanah.

H Iskandar Beri Solusi untuk Mengurai Masalah Prona
Istimewa
Bupati OKI Iskandar SE memberikan sambutan pada acara sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Setda OKI, Selasa, (11/7). 

KAYUAGUNG - Bupati Ogan Komering Ilir memberi solusi untuk mengurai masalah pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerahnya.

Salah satunya menyiapkan Peraturan Bupati untuk menyukseskan program pusat ini.

Menurut Iskandar, Program Prona sangat membantu masyarakat karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) membebaskan biaya cetak sertifikat.

Program ini juga program strategis pemerintah untuk memudahkan masyarakat memiliki sertifikat tanah.

"Hanya saja, program ini tak menanggung biaya pra pengurusan seperti pengukuran tanah, biaya operasional petugas dan lain-lain. Padahal fakta di lapangan panitia itu membutuhkan biaya operasional.," jelasnya pada acara sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Setda OKI, Selasa, (11/7).

"Petugas dilapangan butuh dasar hukum (untuk menarik uang pendaftaran). Nanti bisa saja diatur dengan Perbup. Kami akan kaji dulu dan meminta petunjuk pemerintah pusat apakah itu memungkinkan," tambahnya lagi.

Iskandar juga meminta kepada camat dan kepala desa untuk menyukseskan program ini.

Kepala BPN OKI, M Syahrir, menjelaskan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak harus dibayar  pada saat pengambilan sertifikat

Syahri menjelaskan, setiap obyek yang diajukan yang harganya di atas Rp 60 juta maka akan dikenakan biaya BPHTB sebesar 5 persen dari jumlah kelebihan obyek tersebut, sebagai contoh jika harga tanah senilai Rp 70 juta, maka yang nilai yang terkena BPHTB sebesar Rp. 10 juta. Atau 5 persen dari Rp. 10 juta adalah Rp. 500 ribu.

“Nah setiap pemohon yang mengikuti program PTSL ini jika harga obyeknya diatas Rp. 60 juta, maka membuat pernyataan BPHTB terhutang, namun tidak mesti dibayar saat itu juga.” Ulasnya.

Halaman
12
Editor: Hartati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help