TribunSumsel/

Dewan Minta Pemkot Prabumulih Ubah Pola Bangun Rumah Ibadah

Untuk menghindari permasalahan dan dugaan penyelewengan dalam pembangunan dan rehab sejumlah rumah ibadah.

Dewan Minta Pemkot Prabumulih Ubah Pola Bangun Rumah Ibadah
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Masjid Martodilah yang merupakan satu diantara masjid yang dilakukan pembangunan atau rehab dilaporkan warga diduga bermasalah. 


Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM,PRABUMULIH - Untuk menghindari permasalahan dan dugaan penyelewengan dalam pembangunan dan rehab sejumlah rumah ibadah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih meminta Pemerintah kota Prabumulih merubah pola atau sistem dengan tidak melibatkan pihak ketiga dalam pembangunan.

Jika selama ini pembangunan masjid dan sejumlah rumah ibadah lain dilakukan tender atau penunjukan langsung ke pihak ketiga, mulai tahun ini hingga kedepan DPRD Prabumulih meminta agar dihibahkan saja berupa uang ke pengurus masing-masing rumah ibadah.

Terlebih saat ini banyak rumah ibadah dilaporkan masyarakat diduga diselewengkan pihak ketika ketika dibangun. Bahkan beberapa proyek pembangunan dan rehab masjid sedang dalam proses puldata dan pulbaket oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih.

"Menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat terkait pembangunan dan rehab sejumlah rumah ibadah, maka DPRD Prabumulih merekomendasikan Pemerintah Kota Prabumulih agar mengevaluasi dan merubah sistem bantuan dalam bentuk bantuan hibah uang langsung ke pengurus rumah ibadah," ungkap H Hartono Hamid anggota DPRD Kota Prabumulih beberapa waktu lalu.

Hal yang sama disampaikan Adi Susanto SE, anggota DPRD Prabumulih.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pihaknya mendukung program pebangunan dan rehab rumah ibadah di Prabumulih namun sebaiknya dana dihibahkan saja ke pengurus rumah ibadah.

"Pengurus bisa melakukan perbaikan dengan gotong royong dan potensi kecurangan atau penyalahgunaan akan bisa diatas. Karena kita sama tahu, harus bayar pajak dan pemborong mau untung kalau ditender, kalau dihibahkan tentu pengurus rumah ibadah akan mengelola sendiri dengan baik," katanya.

Begitupun ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Ahmad Palo SE juga menuturkan, memang banyak laporan proyek pembangunan dan rehab masjid yang tak sesuai dengan RAB. "Untuk itu kami meminta kedepan bantuan pembangunan dan rehab mesjid dikembalikan ke pola lama yakni berupa bantuan keuangan, penguru lebih mudah mengontrolnya dan pengurus masjid lebih mengetahui apa yang hendak mereka bangun," katanya.

Terpisah, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, ia tidak sependapat dengan legislatif disebabkan bantuan hibah uang langsung akan. lebih beresiko dibandingkan proyek pembangunan atau rehab langsung dikerjakan pihak ketiga.

"Kenapa kita harus kembali ke cara lama, pengalaman didaerah-daerah lain cara hibah banyak yang tersangkut masalah. Nah kalau masjid ada anggaran dasar yang boleh dibiayai pemerintah seperti MUI, KNPI baru akan kami hibahkan," ujarnya.

Ridho menuturkan, dengan pola hibah uang tentu akan lebih menyulitkan disebabkan pengurus masjid tidak akan bisa membuat laporan pertanggungjawaban.

"Kalau dengan cara tender dikerjakan pihak ketiga jika adamasalah maka pemborongnya yang akan kena. Silahkan pemborong saja yang kena tidak apa-apa, nah kalau pengurus masjid kasian kami, tidak mau kami pengurus masjid semua masuk penjara," katanya.

Penulis: Edison
Editor: Mochamad Krisnariansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help