TribunSumsel/
Home »

Bisnis

» News

Tanpa Dukungan Kepala Daerah, Apindo Sebut Mustahil Investasi di Indonesia Bisa Terealisasi

Berdasarkan data Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan IV pada 2016 di 33 Provinsi mencapai Rp 58.107,6 Miliar untuk Pe

Tanpa Dukungan Kepala Daerah, Apindo Sebut Mustahil Investasi di Indonesia Bisa Terealisasi
Tribunsumsel.com/ Arief B Rohekan
Ketua Umum APINDO, Hariadi B Sukamdani (dua dari kanan), ketua Apindo Sumsel Sumarjono Saragih (kiri), Rabu (19/4/2017) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), melihat dukungan daerah memiliki peranan sangat besar dan penting.

Berdasarkan data Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan IV pada 2016 di 33 Provinsi mencapai Rp 58.107,6 Miliar untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan US$ 7.502,8 juta untuk Penanaman Modal Asing (PMA)

Hal ini diungkapkan Ketua Umum APINDO, Hariadi B Sukamdani, Rabu (19/4/2017). Ia mengatakan, investasi di provinsi provinsi di Indonesia tersebut menunjukkan daerah punya peranan penting, untuk kegiatan investasi dalam menopang perekonomian nasional.

Menurutnya, tanpa dukungan dan komitmen kepala daerah, maka hampir mustahil untuk merealisasikan investasi di Indonesia, mengingat perijinan usaha merupakan kewenangan kepala daerah. Oleh karenanya, spirit utama terletak pada komitmen percepatan penyederhanaan regulasi perijinan usaha dan investasi di tahun 2017.

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang memungkinkan proses perijinan investasi maksimal 3 jam telah dimanfaatkan berbagai investor dengan maksimal. Meskipun demikian, kata Hariadi, dunia usaha nantinya tetap menunggu hasil koordinasi BKPM dengan pemerintah daerah terutama perijinan dasar untuk merealisasikan persetujuan investasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, diantaranya SIUP, TDP, HI, dan IMB.

Saat ini sejumlah regulasi daerah dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi penyederhanaan perijinan yang dilakukan pemerintah pusat.

Kondisi ini ditambah dengan keberadaan sejumlah Perda Substansial yang dinilai menghambat investasi, diantaranya pungutan daerah atau pengaturan ketenagakerjaan distortif yang dibatalkan pemerintah.

"Intinya, tanpa dukungan dan komitmen kepala daerah, rasanya mustahil untuk merealisasikan investasi di Indonesia," ujarnya.

Hariadi yang pada kesempatan itu didampingi Ketua APINDO DPP Sumsel, Sumarjono Saragih mengatakan, kejelasan tentang regulasi daerah akan berdampak nyata pada peningkatan minat investasi, yang secara langsungbakan berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan pertambahan lapangan kerja berkualitas.

Dimana, dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi vital bagi peningkatan daya saing dunia usaha. Hal ini pula yang mendorong APINDO dalam penyelenggaraan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) yang di Gelar di Hotel Aston Palembang, Mulai 19-21 April 2017.

"Melalui Forum ini, berbagai tantangan perekonomian nasional yang terjadi di daerah diharapkan dapat diatasi dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," pungkasnya.
Area lampiran

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help