Video Tribun Sumsel

VIDEO : KPK Tolak Pledoi Yan Anton, Besok Hadapi Vonis Hakim

Sidang lanjutan yang bermaterikan pembacaan pledoi berlangsung pada, Rabu (22/3/2017) di pengadilan tipikor PN Palembang.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum kelima terdakwa dalam kasus suap proyek ijon Kabupaten Banyuasin, tidak membuat tim penuntut umum dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeming.

Pembelaan dan keberatan ditolak, para penuntut umum bersikukuh tetap pada isi tuntutan yang sudah disampaikan pada sidang sebelumnya.

Sidang lanjutan yang bermaterikan pembacaan pledoi berlangsung pada, Rabu (22/3/2017) di pengadilan tipikor PN Palembang.

Lima terdakwa dalam isi pledoinya hampir sama yaitu mengungkapkan pasal yang didakwa tidak tepat, serta apabila terbukti diminta keringanan hukuman.

Sidang pledoi yang dihadiri majelis hakim Arifin, Paluko dan Haridi ini hanya mendengarkan pembelaan yang disampaikan.

Apakah pledoi akan diterima atau tidak dipertimbangkan pada putusan pada sidang vonis yang berlangsung Kamis (23/3) pukul 11.00.

Jaksa KPK sekaligus penuntut umum kasus suap Banyuasin Roy Riady menerangkan, setelah mendengar pembacaan pledoi tidak menerima dalil-dalil yang dibacakan dan berpegang prinsip.

Tim penuntut umum berharap saat putusan nanti, majelis hakim bisa memutuskan apa yang sudah dilakukan pada isi tuntutan.

Roy mengakui pada pledoi lima terdakwa kebanyakan meminta untuk keringanan hukuman, selain itu terdakwa merasa pasal yang dijerat tidak tepat.

Bila perkara ini selesai, KPK diakui Roy berhasil menahan aset dan barang dari terdakwa sebanyak Rp 6 miliar.

Eksekusi aset yang dimaksud setelah adanya putusan inkracht dari hakim.

Kelima terdakwa yang sudah dituntut yaitu bupati Banyuasin nonaktif Yan Anton Ferdian 8 tahun dan denda Rp 300 juta serta dicabut hak politik dipilih selama 5 tahun, Kadis Pendidikan Umar Usman, Kasi Pembangunan Disdik Sutaryo, Kasubag Rumah Tangga Rustami dan pengusaha Kirman keempatnya dituntut 5 tahun denda Rp 250 juta.

Penulis: Siemen Martin
Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help