TribunSumsel/

Adik Ipar Jokowi Bantah Terima Uang Rp 1,5 Miliar dari Bos PT EK Prima Ekspor Indonesia

Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, Arif Budi Sulistyo yang juga ipar Presiden Joko Widodo membantah menerima uang dari Country

Adik Ipar Jokowi Bantah Terima Uang Rp 1,5 Miliar dari Bos PT EK Prima Ekspor Indonesia
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai saksi, Senin (20/3/2017). Arif Budi Sulistyo menjadi saksi untuk terdakwa bos PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair terkait kasus dugaan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNSUMSEL.COM-Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, Arif Budi Sulistyo yang juga ipar Presiden Joko Widodo membantah menerima uang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Arif mengaku tidak ada satu barang milik Mohan pun yang tertinggal di mobilnya.

"Tidak pernah ada barang yang diserahkan kepada saya. Tidak ada. Tidak ada kopernya Pak Mohan di mobil saya," ujarnya.

Terkait masalah uang, Arif mengaku tidak tahu apakah Mohan melakukan transaksi di Solo.

Menurut Arif, Mohan saat itu bercerita hendak membeli lahan untuk jambu mede.

"Di Solo saya ajak makan, dia cerita ada rencana beli lahan jambu mede," ujar Arif.

Di persidangan sebelumnya, Mohan mengungkapkan bahwa uang Rp 1,5 miliar tersebut untuk kepentingan bisnis kacang mede dan membangun pabrik di Wonogiri, Jawa Tengah.

Dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohanan Nair disebutkan bahwa Arif Budi Sulistyo meminta kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv agar mempertemukan dirinya dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi untuk mengurus permasalahan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Rajamohanan didakwa memberikan uang suap 148.500 Dollar Amerika Serikat atau setara Rp 1.998.810.000 kepada Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

Permasalahan pajak yang dihadapi PT EK Prima antara lain pengajuan pengembalian kelebihan bayar pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai, Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta.

Halaman
123
Editor: Muhamad Edward
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help