TribunSumsel/

Ambisi yang Menggebu Ridwan Kamil Sebagai Calon Gubernur Jawa Barat

"Kehadiran RK pada deklarasi tersebut juga mensiratkan ambisi politik RK yang menggebu. Secara etika politik, baik bagi RK untuk tetap fokus menuntask

Ambisi yang Menggebu Ridwan Kamil Sebagai Calon Gubernur Jawa Barat
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Deklarasi dukungan politik Partai Nasdem untuk Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil (RK)  ,maju sebagai Cagub Jawa Barat, berpotensi blunder politik bagi masa depan karier politik RK.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi.

Menurutnya, langkah terlalu dini menerima pinangan untuk dicalonkan sebagai cagub pada pilgub 2018 mendatang menjadi potensi masalah yang tidak sedikit.

Ditegaskan, ada lima alasan mengapa potensi RK melakukan blunder politik. Pertama, deklarasi tersebut membuat warga Kota Bandung merasa ditinggalkan dengan sisa waktu kurang dari dua tahun.

"Kehadiran RK pada deklarasi tersebut juga mensiratkan ambisi politik RK yang menggebu. Secara etika politik, baik bagi RK untuk tetap fokus menuntaskan program kerjanya di Bandung. Meski tetap membangun komunikasi dengan partai politik dan relawan dalam kerangka Pilgub jabar 2018," ujar Muradi, Senin (20/3/2017).

Sebab, lanjutnya, pasca deklarasi juga akan membawa konsekuensi mengganggu konsentrasi RK dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala daerah di kota bandung.

"Yang kedua, deklarasi tersebut juga secara eksplisit menutup ruang koalisi bersama dalam pengajuan RK sebagai bakal cagub jabar 2018. Dengan hanya 5 kursi di DPRD Jabar, keberadaan Nasdem tentu tidak akan bisa mengajukan sendiri dalam mengusung Rk, perlu dukungan dari partai lain," ia menegaskan.

Langkah Nasdem dengan mengambil momentum tersebut, bagi Muradi, hanya akan menbuat partai lain berpikir dua kali untuk ikut dalam gerbong dukungan ke RK. Sementara partai politik lain yang sejak awal ingin mengusung RK juga akan mengambil sikap yang sama.

Situasi ini, yang ia anggap akan menyandera RK dalam situasi politik yang tidak cukup nyaman. Hal ketiga, RK berpotensi tersandera oleh politik kepentingan dari Partai Nasdem.

Betapapun partai nasdem menegaskan tetap membuka ruang bagi dukungan bersama untuk RK, lanjut Muradi, tapi sebagai partai yang pertama kali mengusung dan mendeklarasikan RK sebagai bakal Cagub, Nasdem akan memilih untuk membangun daya tawar politik kepada partai-partai politik lainnya.

Hal keempat, pasca deklarasi tersebut, akan mengubah peta politik di Jawa Barat. Partai-partai politik yang sejak awal menunggu waktu yang tepat kemudian melihat situasi tersebut, bukan tidak mungkin akan membangun barisan yang lebih kokoh namun pragmatis.

"Misalnya Partai Golkar dan PDIP yang kecil kemungkinannya melakukan koalisi dengan PKS, maka hal tersebut dimungkinkan untuk mengusung calon yang dianggap bisa mematahkan posisi politik RK di Jabar," tuturnya.

Hal kelima, lanjut Muradi lagi, karena peta berubah, maka potensi hasil survei juga akan mengubah hasil dari yang selama ini beredar dari hasil sejumlah survei di Jawa Barat.

Jika sinisme menguat karena deklarasi yang terlalu dini untuk maju di Jabar, maka posisi RK berpotensi secara bertahap akan goyah juga dan tergeser dari puncak.

"Situasi ini jika tidak dikelola dengan baik, maka nasib RK akan sama Dede Yusuf pada Pilgub 2013. Yang sistematis tergeser terjun bebas, kalah pada Pilgub 2013. Padahal Dede yusuf sejak awal selalu memuncaki hasil survei," Muradi menegaskan.

Editor: Kharisma Tri Saputra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help