TribunSumsel/
Home »

Bisnis

» News

Lelang Di 2 KPP, Wujud Penegakkan Hukum

Kanwil DJP Sumsel- Babel, terus melakukan kegiatan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG--Dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di wilayah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel- Babel) yaitu KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Baturaja melakukan kegiatan lelang, terhadap barang sitaan pajak.

Dalam hal ini KPP melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan melakukan Lelang Tertutup (Closed Bidding) yang dapat diakses pada alamat www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan “Sita Serentak” yang telah dilaksanakan sebelumnya di bulan Februari 2017, yang merupakan salah satu langkah penegakan hukum perpajakan untuk tahun 2017.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa lelang adalah salah satu tahapan dalam Penagihan Aktif yang dilakukan, dengan menjual barang dimuka umum dimana penawaran harga dilakukan secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Ada pun barang sitaan yang dilelang oleh KPP Pratama Sekayu yaitu 2 (dua) unit Kendaraan Roda Dua, sedangkan KPP Pratama Baturaja akan melelang 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPP setempat.

Kanwil DJP Sumsel- Babel, terus melakukan kegiatan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak.

Selain itu kegiatan ini juga diharapkan akan menyadarkan Wajib Pajak (WP) lainnya, terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak.

Selain itu Kepala Kanwil DJP Sumsel-Babel M Ismiransyah M Zain mengingatkan, bahwa semua pengusaha baik Orang Pribadi dan Badan Usaha yang telah mempunyai NPWP "harus" melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 (paling lambat 31 Maret 2017) dan/atau Badan Tahun Pajak 2016 (paling lambat 30 April 2017).

"Dengan semakin membaiknya perekonomian di Sumsel dan Babel, maka dihimbau kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pembayaran pajak," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Hartati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help