Home »

Bisnis

» News

REI dan Apernas Desak Sertifikasi Pengembang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan, sertifikasi pengembang sudah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentan

REI dan Apernas Desak Sertifikasi Pengembang
Tribunsumsel.com/ Arief B Rohekan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI Paulus Totok Lusida (kanan), dan Ketua Umum Apernas M Aris Suwirya 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,,--Dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk properti yang ditawarkan serta meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen, Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Rumah Sehat Nasional (Apernas) selaku asosiasi pengembang, terus melakukan sertifikasi para anggotanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan, sertifikasi pengembang sudah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan pihaknya masih melakukannya.

"Asosiasi harus menyertifikasi diri, dan REI sendiri sudah jalan, setelah itu saling membantu. Bukan REI saja, tapi asosiasi lain. Dengan membantu maka pemerataan akan berjalan" kata Totok, Jumat (10/3/2017).

Menurut Totok, dengan adanya sertifikasi pengembang yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mulai dari besar, menengah dan kecil, akan menjadikan para pengembang memiliki proyek masing-masing didaerahnya

"Ini kaitannya pemerataan setiap kabupaten/kota, untuk pembangunan dirumah pemukiman dari besar, menengah dan kecil. Jadi kalau lokasi yang besar siap yang melaksanakannya yang besar dan yang kecil juga ada, jadi ada semua," ujarnya.

Saat ini jumlah anggota REI di seluruh Indonesia sudah ribuan sehingga sertifikasi menjadi suatu keniscayaan untuk menjaga kualitas produk properti yang ditawarkan

Sementara Ketua Umum Apernas M Aris Suwirya menyatakan, sertifikasi pengembang perumahan ini sangat diperlukan, karena selama ini pengembang perumahan sederhana khususnya MBR, merasa tersisihkan.

"Seperti kontraktor ada gread 1,2 dan 3. Sekarang pengembang besar seperti Podomoro dan sebagainya melakukan semua, karena duit banyak sikat lahan 500 hk dan membebaskan lahan bisa, sementara kita tidak. Kalau tidak disertifikasi beginilah, ibarat makan roti, daging dan rumput semuanya. Padahal harusnya yang makan rumput makan rumput, daging makan daging dan roti makan roti," ungkapnya.

Dilanjutkannya, Apernas selama ini mengalami kendala soal pengadaan tanah. Sebab saat ini semakin lama semakin susah cari tanah murah, apalagi untuk MBR, harga tanah harus dibawah Rp 500 ribu.

'Jadi sertifikasi itu mendesak, jika pengembang besar tidak boleh beli lahan murah, harus tanah mahal. kalau tidak ada sertifikasi, maka hukum rimba yang berjalan siapa punya modal maka ia yang berkuasa dam jelas mereka memonopoli," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help