TribunSumsel/

Rapat Paripurna Sering Sepi, Ini Tanggapan BK DPRD Sumsel

Sejauh ini, sudah sesuai perkiraan BK tidak perlu repot-repot kerja, karena memiliki tanggung jawab dan memang sudah memenuhi janji dan tanggung jawab

Rapat Paripurna Sering Sepi, Ini Tanggapan BK DPRD Sumsel
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Rapat evaluasi Badan Kehormatan yang dihadiri Ketua BK DPRD Sumsel Eddy Rianto, wakil ketua BK Rudi Apriadi, dan lima anggota BK yaitu Herpanto, Holda, Rachman Djalili, Nilawati dan Solehan Ismail, disimpulkan tidak ada pelanggaran kode etik para anggota dewan yang ada. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Seringnya rapat paripurna yang dilakukan DPRD Sumsel sering sepi atau tidak memenuhi kuorum. Seperti Paripurna XXIII DPRD Provinsi Sumsel, pada Kamis (16/2/2017) lalu yang sempat diskor 2 kali, lantaran baru 35 dari 72 anggota dewan yang hadir.

Menjadi perhatian Badan Kehormatan (BK) setempat, BK pun melakukan evaluasi terhadap para wakil rakyat tingkat Provinsi tersebut.

Ketua BK DPRD Sumsel Eddy Rianto menerangkan, jika selama ini rapat paripurna sering sepi, dikarenakan adanya kesibukan lain para anggota DPRD Sumsel selama ini, baik di alat kelengkapan Dewan, partai maupun kegiatan lainnya.

"Kita mengevaluasi kehadiran anggota DPRD Sumsel sewaktu paripurna, apakah ketidakhadiran mereka ada izin. Ternyata, selama ini ketidak hadiran mereka sudah menyampaikan surat izin ke fraksi ditebuskan ke pimpinan," kata Eddy selepas rapat BK, Senin (6/3/2017).

Diterangkan Eddy yang juga ketua fraksi NasDem di DPRD Sumsel ini, dalam rapat evaluasi BK yang hadiri wakil ketua BK Rudi Apriadi, dan lima anggota BK yaitu Herpanto, Holda, Rachman Djalili, Nilawati dan Solehan Ismail, disimpulkan tidak ada pelanggaran kode etik para anggota dewan yang ada.

"Sampai sekarang tidak ada laporan pelanggaran, yang menyangkut kode etik dan tata tertib. Sejauh ini, sudah sesuai perkiraan BK tidak perlu repot-repot kerja, karena memiliki tanggung jawab dan memang sudah memenuhi janji dan tanggung jawab," ujarnya.

Ditambahkan anggota komisi IV DPRD Sumsel ini, pihaknya juga telah memutuskan, untuk menyurati fraksi- fraksi yang ada, agar melaporkan anggotanya segera kepimpinan dan BK jika tidak hadir dalam paripurna.

"Selain itu, kita mengingatkan juga anggota jika hadir dalam rapat paripurna, untuk mengikuti rapat secara penuh hingga selesai. Terkecuali mereka yang memang mempunyai kepentingan urgen, tentunya boleh keluar dengan izin pimpinan," tegasnya.

Anggota BK DPRD Sumsel Holda melanjutkan, sejak dilantik 2014 lalu, BK belum mendapatkan laporan adanya aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan para anggota dewan.

"Jadi, selama ini sudah berjalan, dan kita berharap, badan kehormatan ini bisa konsisten dalam menjaga marwah kedisiplinan para anggotanya terus," pungkas politisi dari partai Demokrat ini.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Iswahyudi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help