TribunSumsel/

Kios 16 Ilir Sah Milik Pedagang

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) memberikan klarifikasi

Kios 16 Ilir Sah Milik Pedagang
TRIBUNSUMSEL.COM/SLAMET TEGUH RAHAYU
Suasana di lorong basah, kawasan pasar 16 Ilir 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) memberikan klarifikasi atas pemberitaan penyegelan kios di Pasar 16 Ilir Palembang yang disegel pemilik Hak Guna Bangunan.

Pembina P3SRS, Jafro Sani menuturkan pemegang HGB itu adalah pemerintah dalam artian yang memiliki tanah. Sedangkan bangunannya secara sah milik pedagang dibuktikan adanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.

Sedangkan PD Pasar hanya pengelola dan tidak punya hak atas kios atau bangunan yang ada di pasar 16 ilir. Kios-kios tersebut secara sah milik pedagang.

"Kami dari P3SRS menegaskan, kios yang dibangun di Pasar 16 Ilir itu bukan milik PD Pasar, tetapi secara sah milik pedagang dan sertifikatnya ada. Kalau mereka berani bilang itu milik mereka mana suratnya, tunjukkan pada kami. Sudah tiga kali kami melakukan pertemuan dengan DPRD provinsi, Pemerintah Kota Palembang, dan PD Pasar soal ini. Tapi saat kami bawa surat dan sertifikat tak ada yang bisa membantah," tegasnya.

Lanjutnya, HGB di lahan Pasar 16 Ilir itu memang sudah habis kontraknya tetapi tidak serta merta kios atau bangunan yang dibangun diatasnya itu adalah milik PD pasar. Selama ini, pihak pemilik kios sudah bertahun-tahun mengajukan perpanjangan. tetapi hingga saat ini belum ada titik terang.

"Berdasarkan ketentuan yang tertulis di Peraturan Kemendagri Tahun 1995, izin HGB itu bisa diperpanjang. Apabila dalam proses perpanjangan tidak ada jawaban hingga sepuluh hari maka permohonan perpanjangan izin bisa dikabulkan pengadilan. Kami dari pemilik kios sudah lama mengajukan, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban,"jelasnya.

Ia menambahkan, jika pemilik toko ingin menyegel toko dan tidak mau membayar, itu sah-sah saja. Pasalnya, secara hukum, pemilik kios adalah pemilik yang sah secara hukum. "Kami secara tegas, tidak mau bayar ke PD Pasar. Itu hak kami, suratnya juga ada. PD Pasar itu pengelola saja, tidak punya hak untuk menagih sewa. Kalau mereka mengambil seribu rupiah saja, itu namanya pungli, jelas melanggar hukum. Permasalahan ini sudah kita teruskan ke Kapolda, Bareskrim Polri, dan KPK," tegas Jafro Sani yang kemarin datang ke Graha Tribun didampingi Ketua P3SRS, H Arisman, Bendahara P3SRS, Wahyuni dan pemilik kios di Pasar 16 Ilir, Erni.

Lebih lanjut, Jafro Sani menuturkan mereka pemilik dan pedagang yang tergabung di P3SRS, jumlahnya mencapai 1.200 orang. Mereka kaget atas pemberitaan disegelnya kios oleh pemilik HGB. "Jadi kami ingin meluruskan pemberitaan itu, sudah banyak anggota kami yang jumlahnya ribuan mempertanyakan penyegelan pemilik HGB. Jelas pemilik HGB itu adalah pemerintah, dan kios itu milik pedagang, PD pasar itu, tak ada sangkut pautnya, mereka hanya ditugasi mengelola bukan menarik sewa apalagi ngaku-ngaku, kios milik mereka," tutupnya.

Editor: Muhamad Edward
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help