Warga Miliki Sertifikat Lahan Tanah Lanud, Ini yang Akan Dilakukan Lanud Sebagai Solusi

Bagaimana tidak, diluas lahan yang panjangnya mencapai 500 meter itu, terdapat 17 persil lahan yang bermasalah.

Warga Miliki Sertifikat Lahan Tanah Lanud, Ini yang Akan Dilakukan Lanud Sebagai Solusi
tribunsumsel.com/Slamet Teguh Rahayu
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang, Kolonel PNB Ronald Lucas Siregar 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Slamet Teguh Rahayu

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pembangunan Fly Over Simpang Tanjung Api-Api (FO TAA) terus dikebut pengejarannya.

Meski demikian, ternyata disisi lain, pembangunan tersebut masih terdapat masalah dalam pembebasan lahan.

Bagaimana tidak, diluas lahan yang panjangnya mencapai 500 meter itu, terdapat 17 persil lahan yang bermasalah.

Bahkan, dua diantaranya memiliki surat kepemilikan resmi berupa sertifikat.

Mengenai hal tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud), Kolonel PNB Ronald Lucas Siregar memberikan tanggapannya.

Ronald mengatakan, sejarah kepemilikan tanah di kawasan tersebut oleh Lanud ialah bermula pada tahun 1949, Pemerintah Belanda memberikan tanah di kawasan tersebut kepada Lanud.

Ronald menambahkan, selanjutnya pada tahun 1950an, tanah yang luasnya mencapai 720 Hektar (H) tersebut dimasukkan ke dalam inventaris negara.

"Luas keseluruhan 720 H, yang batasnya itu dari Simpang Bandara sampai Simpang Kades, samping RM Sederhana Lintau, Letjend Harun Sohar, hingga sampai bagian utara Bandara SMB II," ujarnya saat dibincangi, Selasa (10/1/2017).

Ronald mengatakan, karena lahan di kawasan tersebut kosong, sehingga pada saat itu, diperintahkan beberapa anggota untuk menjaga kawasan tersebut.

Tapi, ternyata wewenang tersebut disalah gunakan, dan dijual belikan kepada masyarakat hingga akhirnya terbit dua sertifikat.

"Bagian depan itu yang dijaga. Jadi dua sertifikat yang terbit di tahun 1970 itu, landasan pembuatannya tidak kuat, hanya pengakuan saja.‎ Sementara yang lainnya, itu dijual dibawah tangan saja. Logika saja ya, pada tahun itu, siapa yang mau tinggal disana," tegasnya.

Ronald mengatakan, selama ini warga yang tinggal di kawasan tersebut tak pernah dipungut biaya.

Hanya saja, ia kecewa setelah dipersilahkan menumpang di kawasan tersebut, beberapa warga malah hendak mengakui tanah tersebut sebagai milik mereka.

"Kami akan datangi BPN (Badan Pertahanan Nasional) untuk meminta pembatalan sertifikat tersebut," katanya.

Penulis: Slamet Teguh Rahayu
Editor: Hartati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help