Warga PALI Tolak Perpanjangan Izin Truk Batubara Melintas di Jalan Umum

Truk batubara yang melintas juga membuat jalan lebih macet, serta bongkahan batubara mengganggu kesehatan warga lainnya.

Warga PALI Tolak Perpanjangan Izin Truk Batubara Melintas di Jalan Umum
TRIBUNSUMSEL.COM/ARI WIBOWO
Truk batubara melintas ‎Jalan umum di malam hari, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Sumsel, Ari Wibowo

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI - Dengan berakhirnya izin truk muatan batubara melintas di jalan umum Kabupaten PALI menuju pelabuhan stock pile (persediaan) batubara PT Energate Prima Indonesia (EPI) di Desa Prambatan, Abab, PALI, pada 20 Oktober 2016 lalu.

Warga Bumi Serepat Serasan menolak keras agar izin perpanjangan truk melintas di jalan umum Kabupaten PALI tidak diperpanjang lagi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) PALI dan Dishub Provinsi Sumsel.

Mereka beranggapan banyak truk batubara yang mencapai ribuan melintas di Kabupaten PALI sangat mengganggu aktivitas warga, serta dampak negatif lainnya seperti jalan cepat rusak, menghambat akses warga untuk bepergian dan mengganggu kesehatan warga akibat debu batubara dan lainnya.

"Kami menolak truk batubara melintas di jalan umum, akibat truk batubara melintas di jalan umum jalan yang dibangun pemerintah jadi rusak, dan cepat berlubang," keluh Karni, warga Talang Ubi, Jumat(21/9/2016).

Ia mengatakan, selain itu, truk batubara yang melintas juga membuat jalan lebih macet, serta bongkahan batubara mengganggu kesehatan warga lainnya.

"Banyak bongkahan batubara yang jatuh, lalu terlindas kendaraan, kemudian jadi dan terhisap warga, hal ini membuat kami jadi flu, infeksi saluran pernapasan dan penyakit TBC," kesal Karni.

Ditambahkan, toko Masyarakat Desa Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, Mentri pihaknya menolak truk batubara melintas di jalan umum dan di alihkan ke jalan khusus batubara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aturan itu, sudah jelas dituangkan ke dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2014 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, dan pasal 52 Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel nomor 05 tahun 2011 angkutan batubara dilarang menggunakan jalan umum.

"Dishub harus tindak tegas, bahwa truk batubara dilarang melintas di jalan umum, sudah jelas dalam bahwa truk angkutan batubara dilarang melintas di jalan umum, oleh karena pemerintah maupun pengusaha jangan kakang undang-undang," kata Mentri, warga Desa Talang Bulang.

Halaman
12
Penulis: Ari Wibowo
Editor: Yohanes Iswahyudi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help