Bursa Calon Wawako Palembang

Chandra: Seharusnya DPRD Palembang Segera Bentuk Tatib

"Jika dikatakan pimpinan kembali konsultasi ke Mendagri untuk konsultasi kembali, terkait surat rekomendasi Kemendagri, namun hasilnya masih nihil. Se

Chandra: Seharusnya DPRD Palembang Segera Bentuk Tatib
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua fraksi HABB DPRD Palembang Chandra Darmawan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Tarik ulurnya kepastian aturan yang digunakan dalam pemilihan Wakil Walikota (Wawako) Palembang, menjadikan pemilihan orang nomor 2 di kota Palembang tersebut tambah tidak jelas.

Menyikapi hal tersebut ketua fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (HABB) di DPRD Palembang Chandra Darmawan, menyarankan kepada pimpinan DPRD Palembang untuk memperioritaskan untuk merevisi Tata Tertib (Tatib) yang ada, sebagai dasar pemilihan Wawako Palembang mendatang.

"Jika dikatakan pimpinan kembali konsultasi ke Mendagri untuk konsultasi kembali, terkait surat rekomendasi Kemendagri, namun hasilnya masih nihil. Seharunya, diutamakan revisi tatib yang ada, sehingga jika ada kejelasan nantinya,"kata Chandra, Senin (4/1/2016).

Dijelaskan Chandra, jika dikatakan selama ini dirinya selaku unsur pimpinan DPRD Palembang dikatakan sering diajak bicara, terkait surat rekomendasi Mendagri selama ini tidaklah benar.

"Memang, ini seharusnya dibicarakan intern antara 4 pimpinan dan perwakilan fraksi (8), barulah pembahasan itu dilakukan bersama, kemudian diputuskan harus konsultasi atau langsung dilakukan pembentukan Pansus, atau Tatib sebagai salah satu langkah dalam upaya penyelenggaraan pemilihan wawako Palembang kedepan,"tandasnya.

Ditambahkan ketua DPC Partai Bulan, sudah jelas jika dipaksakan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2008 untuk mekanisme pemilihan Wawako Palembang, hal itu jelas bertentangan dengan uu nomor 8/2015. Sehingga, perlu kepastian .

"Poin terakhir dijelaskan, menyatakan bahwa PP yang direkomendasikan bisa dipakai, jika tidak bertentangan dengan uu terbaru. Jadi kalau di tatib, bisa dimasukan dulu beberapaa kisi-kisi atau poin tertentu dimasukan, jika nantinya perlu direvisi maka direvisi. Sebab, mekanisme pengajuan calon sudah jelas langsung ke DPRD bukan wako,"capnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help