Semua Parpol Berhak Mengusulkan Cawawako Palembang

jika adanya "mainsheat" pemikiran harus partai pengusung dan pendukung saja, hal itu jelas melanggar hak-hak demokrasi

Semua Parpol Berhak Mengusulkan Cawawako Palembang
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Wakil ketua DPD Golkar Sumsel M Yansuri 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (Unsri) Zen Zanibar menilai, hak pengusulan calon Wakil Walikota (Cawawako) Palembang untuk mendampingi Walikota Harnojoyo mendatang, berada disemua Partai Politik (Parpol) yang ada di DPRD Palembang.

Menurut Zen, jika hak pengusulan Cawawako Palembang nantinya berada di partai pengusung dan pendukung, pasangan Romi Herton-Harnojoyo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 lalu, hal itu jelas melanggar hak-hak parpol yang ada.

"Persoalan sekarang, hanya masalah kelaziman, menurut saya tidak ada aturan tertulisnya, apakah harus dari partai pengusung dan pendukung,"kata Zen, Jumat (2/10/2015).

Menurutnya, jika adanya "mainsheat" pemikiran harus partai pengusung dan pendukung saja, hal itu jelas melanggar hak-hak demokrasi. Apalagi, kepala daerah yang diganti karena terjerat kasus hukum, bukannya meninggal atau mengundurkan diri.

"Disini, jika ada pemberlakuan tersebut, jelas ada pembatasan hak politik orang lain, karena DPRD itu wakil dari rakyat juga,"jelasnya.

Dengan tidak adanya aturan tersebut, sebaiknya proses pemilihan Cawawako Palembang mendatang, akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul kehendak rakyat dan mensejahterahkan rakyatnya.

"Jadi, tidak boleh membatasi hak orang lain, bagi partai non pengsung dan pendukung bisa juga mengusulkan calonnya, dan hal ini tidak ada halangannya,"tandasnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil ketua DPD Golkar Sumsel yang juga Korda Palembang M Yansuri. Menurutnya, partai pengusung biasa mencalonkan calon yang merupakan kader dari partai lain, termasuk dari birokrat kalau hal itu dikehendaki Wakonya.

"Sebenarnya kita belum tahu ada kewajiban harus dari partai pengusung dan pendukung. Bisa saja nanti Wako Palembang, menentukan dari birokrat, dengan ditarik sebagai calon untuk dua nama yang diusulkan ke DPRD Palembang untuk dipilih secara voting, asalkan bisa sinergi,"tandasnya.

Dilanjutkan Yansuri, partai Golkar sendiri yang dalam Pilkada Palembang 2013 lalu bukanlah partai pengusung dan pendukung Romi-Harno, tetap akan memiliki peran cukup signifikan saat dilakukan pemilihan oleh DPRD Palembang, mengingat jumlah kursi yang ada sebanyak 6 kursi.

"Jika nanti ada instruksi partai (DPP), akan disampaikan ke anggota fraksi Golkar di DPRD Palembang untuk mengawal siapa calonnya, dan jangan sampai pecah nantinya,"tukas mantan ketua DPRD Palembang ini.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Weni Wahyuny
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved