• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 30 Juli 2014
Tribun Sumsel

Tak Hati-Hati Penyebab Direksi Tak Lulus Fit dan Proper Test

Selasa, 16 Juli 2013 10:59 WIB

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com Rhama Purna Jati

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG--Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang akhirnya angkat bicara mengenai tidak lolosnya 3 direksi Bank SumselBabel (BSB) dalam proses Fit and Proper Test lalu.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang Syarifuddin Bassara menjelaskan setiap pengelola dan pemilik bank, baik BPD, BPR maupun swasta wajib mengikuti proses Fit and Proper Test untuk mengukur kemampuan dan integritas setiap individunya.

"Setiap pejabat eksekutif (pemilik,dewan komisaris,direksi) perbankan harus mengkuti proses fit and proper test sebelum menjalankan tugasnya,"katanya.

Menurutnya, pejabat eksekutif bank yang wajib mengikuti proses ini adalah mereka yang baru pertama kali masuk dalam jajaran direksi hasil pengajuan para pemilik saham, maupun pejabat eksekutif existing yang dianggap Bank Indonesia perlu melalui proses ini.

"Bank Indonesia selalu melakukan pengawasan pada setiap bank yang beroperasional di wilayahnya," katanya.

Oleh sebab itu, BI melibatkan para pengawas perbankan sebagai bahan pertimbangan. Disamping itu, dihadirkan pula dua orang tim ahli (mantan direktur bank/ tenaga ahli).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa lolos dalam proses fit and proper test antara lain, harus punya pengalaman di dunia perbankan, selain itu, tidak punya catatan hitam (blacklist) baik secara individu maupun perusahan yang pernah dipimpinnya.

Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak lolos fit & proper test, itu disebabkan oleh adanya pelanggaran pruden (kehati-hatian) maupun permasalahan dalam menjalankan tugasnya (kinerja).

"NPL (kredit bermasalah.red) bisa menjadi salah satu faktor tidak lolosnya individu dalam proses ini, namun itu bukan satu-satunya. Walau NPL-nya dan asetnya baik namun jika ada permasalahan dalam kinejanya, maka ada kemungkinan individu itu tidak lolos,"jelasnya.

Melalui pengawasan tersebut akan keluar hasil pemeriksaan sementara. Jika bermasalah, maka individu tersebut akan diberikan hak jawab selama 30 hari. Namun jika tidak ada perubahan maka akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Final yang ditandatangani Gubernur BI.

"Saat SK diturunkan, maka akan langsung berlaku. Jika tidak lolos, maka sejak saat itu, direksi sudah tidak memiliki kewenangan lagi,"jelasnya.

Penulis: Rhama Purna Jati
Editor: Prawira Maulana
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas