Jumat, 21 November 2014
Tribun Sumsel

Dilarang Isi di SPBU, Pejabat Beli BBM Pedagang Eceran

Rabu, 6 Februari 2013 03:34 WIB

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pelarangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis bensin bagi kendaraan dinas di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) membuat sebagian pejabat tidak memakai Pertamax seperti dianjurkan. Para pejabat cenderung melakukan pembelian BBM melalui para penjual atau pedangang minyak eceran.

"Hampir seluruh SPBU tidak melayani lagi kendaraan plat merah melakukan pengisian BBM, jadi kita mengisi ke pedagang eceran," ujar satu diantara pejabat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/2/2013).

Pembelian dilakukan ke pedagang eceran tersebut dilakukan disebabkan pembelian BBM Non Subsidi (Pertamax-red) seperti yang dianjurkan sangat mahal.

"Harga BBM non subsidi mencapai Rp 10 perliter sementara jika membeli BBM di pedagang eceran tidak mencapai harga itu, jadi kita beli di pedagang eceran saja," ungkapnya.

Plt Kabag Umum dan Perlengkapan kota Prabumulih, Fikri SKep Msi dikonfirmasi mengatakan, dengan adanya aturan pelarangan penggunaan BBM Subsidi bagi kendaraan dinas sesuai dengan yang diatur melalui Peraturan Mentri ESDM nomor 1 tahun 2013, pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut.

"Kita sangat mendukung peraturan tersebut, hanya saja kita akan mengoptimalkan lagi dana yang telah ada untuk pembelian BBM Non Subsidi (Pertamax-red) bagi pejabat kita," ujarnya.

Terpisah, Plh Sekda kota Prabumulih, Ahmad Sobri ketika ditemui mengatakan, saat ini surat edaran untuk menggunakan BBM jenis Pertamax bagi mobil dinas sudah masuk dari Dinas terkait dan telah dilanjutkan ke walikota.

"Selanjutnya surat edaran tersebut nantinya akan kita lanjutkan atau edarkan kembali ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi agar kiranya tidak lagi melakukan pengisian minyak subsidi," ujar Sobri.

Sobri mengatakan, adapun solusi yang akan dilakukan pemerintah mengatasi permasalahan tersebut yakni akan mengatur kembali dana belanja untuk pembelian BBM non subsidi, sehingga seluruh pejabat tidak mengalami kendala saat pembelian.

"Itulah yang akan kita lakukan untuk mengatasi harus menggunakan BBM Non Subsidi," terangnya.
Penulis: Edison
Editor: Yohanes Iswahyudi
0 KOMENTAR
56094 articles 72 0
Avatar
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas